.webp)
DPRD Sumatera Selatan menyoroti berbagai persoalan yang ada di wilayah Kota Palembang. Kolaborasi lintas sektoral harus dilakukan untuk bisa mengatasi persoalan-persoalan tersebut.
Berbagai persoalan yang disoroti menyangkut isu perumahan, kemacetan, banjir, pengelolaan sampah, hingga kebutuhan sekolah baru di beberapa kecamatan.
"DPRD siap mendukung langkah-langkah strategis pemkot, baik dari sisi regulasi maupun anggaran. Kami ingin Palembang tumbuh sebagai kota yang tertata, nyaman, dan maju," ujar Wakil Ketua DPRD Sumsel Nopianto dalam agenda reses anggota DPRD Sumsel dapil I dan II, Kamis (28/8/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Salah satu program yang diapresiasi adalah soal rumah layak huni dan penataan kawasan kumuh. Nopianto menyebut jika program itu harus menjadi prioritas.
Menurutnya, persoalan perumahan, sanitasi, hingga keterbatasan ruang terbuka hijau masih menjadi tantangan yang harus diatasi bersama.
"Upaya yang dilakukan wali kota melalui pembangunan rumah layak huni dan perbaikan kawasan kumuh sangat positif. Kami siap bersinergi untuk memastikan masyarakat Palembang mendapatkan hunian yang lebih baik dan lingkungan yang sehat," ujarnya.
Sementara Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyampaikan jika program rumah layak huni menjadi prioritas bersama dalam penataan lingkungan.
"Masukan dari DPRD sangat penting. Pemkot akan terus mengejar peningkatan kualitas hunian warga sekaligus memperluas ruang terbuka hijau hingga target nasional 30%," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Pemkot juga memaparkan program lain yang tengah berjalan, mulai dari penguatan posyandu, optimalisasi layanan kesehatan, hingga percepatan program makan bergizi gratis (MBG) di sekolah-sekolah.
"Reses DPRD Sumsel kali ini diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi pemerintah daerah dan legislatif dalam mengatasi berbagai persoalan perkotaan, terutama peningkatan kesejahteraan masyarakat Palembang," jelasnya.
(dai/dai)
