.webp)
Staf Sekretariat DPRD Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) bernama Yuli Nofita Sari (29) menolak berdamai dengan Ketua DPRD Bone Andi Tenri Walinonong usai diduga dianiaya perkara kue untuk tamu. Yuli yang berstatus PPPK Paruh Waktu juga akan melaporkan Andi Tenri ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Bone.
"Ada mi beberapa yang mediasi, tapi saya tidak mau damai. Saya mau melapor ke BK soal kode etiknya, baru sementara disusun kuasa hukumku," ujar Yuli kepada detikSulsel, Kamis (23/7/2026).
Yuli mengaku heran dengan perlakuan kasar Andi Tenri. Dia menilai perbuatan ketua DPRD Bone terhadap dirinya sudah melewati batas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena tidak ada salahku dikasih begituka (dilempar). Baru tidak nakasihka kesempatan bicara, baru langsungka nakasih begitu (lempar)," katanya.
Menurut Yuli, terjadi misinformasi yang diterima ketua DPRD Bone terhadap dirinya. Dia menduga ada oknum yang menyampaikan informasi tidak benar ke Andi Tenri.
"Sebenarnya ini ada yang asal bicara ke Ibu Ketua. Orang itu mappalettu salah (menyampaikan yang tidak benar)," bebernya.
"Intinya pihak keluargaku tidak ada yang terima perlakuan Ibu Ketua ke saya. Mereka geram," sambung Yuli.
Untuk diketahui, dugaan penganiayaan itu terjadi di kantin DPRD Bone, Rabu (22/7) sekitar pukul 14.30 Wita. Yuli dilempar kue hingga botol oleh Andi Tenri setelah diminta menyiapkan kue untuk tamu.
Yuli yang keberatan dan malu atas kejadian itu memilih melaporkan ketua DPRD Bone ke Polres Bone. Dalam laporannya nomor: STTLP/450/VII/2026/SPKT/RES BONE/POLDA SULSEL disebutkan "Dengan sengaja secara melawan hukum, telah melakukan Penganiayaan".
"Sudah saya laporkan Ibu Ketua DPRD Bone secara resmi di Polres Bone. Laporanku soal penganiayaan," ujar Yuli kepada detikSulsel, Rabu (22/7).
Sementara itu, Ketua BK DPRD Bone Bahtiar Malla mengatakan pihaknya masih menunggu laporan resmi. Dia mengaku BK sebenarnya sudah bisa menindaklanjuti permasalahan ketua DPRD dengan staf secretariat tersebut.
"Untuk sementara saya hanya menunggu aduan, bisa dari anggota DPRD dan masyarakat. Setelah itu BK akan bekerja sesuai dengan tata beracara," ujar Bahtiar Malla kepada detikSulsel, Kamis (23/7).
