.webp)
Sejumlah warga Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel), berencana menggelar demo besar-besaran menolak kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Para warga kini mulai mengumpulkan logistik untuk persiapan tersebut.
"Untuk donasi hanya bentuk logistik seperti air minum atau makanan. Sudah ada beberapa masyarakat yang memberikan sumbangsihnya," kata perwakilan Aliansi Rakyat Bone Bersatu, Taufiqurrahman kepada detikSulsel, Sabtu (16/8/2025).
Taufiqurrahman mengatakan, pengumpulan logistik sudah berlangsung sejak Jumat (15/8). Logistik dikumpulkan di Taman Masjid Al Markaz Al Marif, perempatan Jalan Ahmad Yani-Hos Cokro, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Aksi lanjutan ini, kata dia, merupakan protes terhadap sikap pemerintah yang membebani masyarakat dengan menaikkan pajak. Dia mengungkapkan sejauh ini sudah ada 15 lembaga yang bergabung.
"Kurang lebih sudah 15 lembaga mulai dari organisasi kepemudaan nasional, lokal, dan komunitas yang bergabung, dan itu masih berpotensi bertambah. Karena estimasi massa yang akan diturunkan sekitar 1.000 orang," ungkapnya.
Terkait jadwal demo, Tafiqurrahman mengaku pihaknya masih akan membicarakannya lebih lanjut. Namun dia memastikan demo digelar setelah peringatan HUT ke-80 RI.
"Jadwalnya masih akan dibicarakan dengan teman-teman lain. Tetapi kami target setelah 17 Agustus," katanya.
Mahasiswa Bone Tolak Kenaikan PBB
Hal senada disampaikan Ketua Cabang PMII Bone Zulkifli. Pihaknya juga akan bergabung dalam gerakan Aliansi Rakyat Bone Bersatu untuk turun ke jalan menggelar demo besar-besaran.
"Kami gabung dalam aksi itu. Kami sudah turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi rakyat dan DPRD telah berjanji akan melaksanakan RDPU terkait PBB-P2. Kami beri waktu 2x24 jam, jika tidak ada tindak lanjut, kami akan menggelar aksi lanjutan yang lebih besar," ucap Zulkifli.
Zulkifli berharap ada dialog antara pemerintah dengan masyarakat terkait masalah ini. Dia tidak ingin kebijakan pemerintah menaikkan pajak ini merugikan rakyat kecil.
"PMII Cabang Bone menilai bahwa RDPU merupakan ruang strategis untuk membuka dialog antara DPRD, pemerintah daerah, dan elemen masyarakat agar kebijakan pajak ini tidak merugikan rakyat kecil. Mereka juga mendesak agar hasil RDPU nantinya bersifat transparan dan berpihak kepada kepentingan publik," papar Zulkifli.
Sementara itu, Ketua Umum HMI Cabang Bone Andi Miftahul Amri menyoroti kenaikan PBB-P2 tanpa proses yang jelas. Kebijakan ini dinilai menyengsarakan masyarakat.
"Kami menilai tidak ada kajian komprehensif, tidak ada transparansi data, dan minim sosialisasi ke masyarakat. Kebijakan ini jelas mencederai rasa keadilan sosial dan menyusahkan warga," bebernya.
(asm/asm)
