.webp)
DPRD Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) mengusulkan seluruh destinasi wisata dipihakketigakan alias dikelola swasta. Dia menganggap tempat wisata yang dikelola Pemkab Bone ini tidak mampu mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).
"Setelah kami rapat kerja, untuk tahun 2024 ada peningkatan jumlah pengunjung di Bone, hanya saja memang tidak mencapai target. Ke depannya di 2025 kita buatkan wacana beberapa objek wisata untuk dipihakketigakan," ujar Ketua Komisi IV DPRD Bone Andi Muh Salam kepada detikSulsel, Kamis (6/2/2025).
Ada beberapa destinasi wisata yang dikelola Dinas Pariwisata (Dispar) Bone, di antaranya Tanjung Pallette, Wisata Cempalagi, Sumur Jodoh, Permandian Lanca, Wisata Lagole, Gua Mampu, Permandian Cinnong, dan Bendungan Salomekko. Sedangkan realisasi Dispar Bone di 2024 hanya 76,76% atau sebanyak Rp 498,9 juta dari target Rp 650 juta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pria yang akrab disapa Lilo itu melanjutkan, DPRD Bone sudah memberikan atensi kepada Dispar untuk mengubah sistem pengelolaan kepariwisataan dalam meningkatkan PAD. Tempat wisata yang menjadi kewenangan Pemkab Bone juga didata kembali.
"Kami sudah memberikan atensi, dan ini kita kasih kesempatan di 2025 untuk pendapatan asli daerah diubah sistemnya. Kemudian masih ada objek wisata yang kewenangan pemerintah daerah seperti di Lanca tidak diambil pendapatannya karena dikelola desa, makanya semua harus didata ulang," katanya.
Dia juga menerangkan, ke depan promosi pariwisata harus digenjot. DPRD Bone sudah mensupport dalam segi penganggaran.
"Promosi wisata harus ditingkatkan, dan kami DPRD sudah mensupport. Tahun ini pagu Dinas Pariwisata naik harapannya berbanding lurus dengan pendapatan," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dispar Bone Andi Promal Pawi menyetujui jika destinasi wisata di pihakketigakan. Menurutnya, PAD untuk sektor pariwisata akan meningkat jika dikelola oleh swasta.
"Memang harusnya dipihak ketigakan. Kita sudah cari investor tapi belum dapat, kalau pihak ketiga dia akan memperjuangkan PAD-nya," ucapnya.
Promal menyampaikan, secara teori seluruh destinasi wisata di Bone harus dirombak. Namun hal itu tidak bisa dilakukan karena keterbatasan anggaran.
"Memang semua disulap dulu ini tempat wisata, karena 25 tahun tidak ada perubahan, na teorinya 20 tahun sudah harus diubah. Kalau pihak ketiga bisa menganggarkan sendiri, beda dengan kita sangat terbatas," jelasnya.
(sar/hsr)
