.webp)
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel), mengungkapkan Pemkab Bone memiliki utang sekitar Rp 200 miliar. Utang tersebut berasal dari sejumlah proyek fisik yang tidak bisa dibayarkan di tahun 2024 akibat kondisi defisit keuangan.
"Program 2024 tidak mungkin bisa diselesaikan karena tidak ada uangnya. Tentu menjadi utang pemkab yang menyeberang ke 2025 itu kurang lebih Rp 200 miliar," ujar anggota Banggar DPRD Bone Andi Muh Idris kepada detikSulsel, Selasa (3/12/2024).
Idris mengatakan DPRD dan Pemkab Bone tengah merumuskan solusi untuk menutupi utang ini lewat APBD 2025. Namun, dia memprediksi akan berimbas kepada proyek yang akan dipangkas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi walaupun progresnya selesai di tahun 2024, tapi tidak bisa dibayarkan, jadi nanti di tahun 2025 baru dibayarkan. Jadi ini mengganggu program di 2025, karena ada defisit yang begitu luar biasa," katanya.
"Antara program dan pendapatan tidak seimbang. Pendapatan yang masuk tidak bisa menutupi seluruh program di 2024, maka jadi utang," sambung Idris.
Dia menerangkan kondisi ini sebelumnya pernah terjadi pada proyek tahun 2023. Sejumlah proyek tidak bisa dibayarkan sehingga harus diselesaikan di tahun 2024.
"Ini sudah terjadi sejak tahun 2023 yang beberapa proyek diselesaikan di tahun ini (2024). Alasan maraknya hutang proyek ini, lantaran Pemkab terlalu enteng melakukan perubahan anggaran di parsial, yang mana dinilai membuat APBD menjadi labil," terangnya.
Sementara itu, Plt Kepala BKAD Bone Budiono menjelaskan, untuk utang yang Rp 200 miliar itu baru sebatas estimasi. Dia mengaku masih ada waktu sampai 20 Desember untuk memastikan berapa tunggakan utang yang akan menyeberang ke 2025.
"Kita baru estimasi itu Rp 200 miliar, karena sekarang masih berjalan, jadi belum bisa dipastikan berapa utang yang akan menyeberang ke tahun 2025. Nanti tanggal 20 Desember baru bisa dipastikan semua," ucap Budiono.
Dia menambahkan bahwa untuk utang yang dimaksud di antaranya kegiatan fisik tahun 2024 dan program Universal Health Coveragi (UHC). Pihaknya pun tetap berupaya melakukan pembayaran dengan menunggu dana transfer dari Pemprov Sulsel.
"UHC itu sekitar Rp 50 miliar, kemudian kegiatan fisik yang sudah berkontrak. Nilainya itu kita hanya estimasikan maksimal dan akan berkurang itu karena kita minta dana ke provinsi yang mana kewajiban provinsi yang harus ditransfer ke kabupaten. Karena kita punya dana di provinsi yang macet, misal dana kesehatan yang seharusnya kita ditransferkan," jelasnya.
(sar/hmw)
