.webp)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel), kekurangan anggaran untuk menyelesaikan dana hibah Pilkada 2024 yang tersisa 60% atau sekitar Rp 38 miliar. Pemkab berencana mencairkan dana hibah tersebut ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara bertahap sesuai peruntukannya.
"Dibayar bertahap. Dibayar sesuai dengan kebutuhan riil yang akan digunakan," ujar Penjabat (Pj) Bupati Bone Andi Islamuddin kepada detikSulsel, Selasa (16/7/2024).
Islamuddin berharap KPU menyampaikan kebutuhannya khususnya terkait pembiayaan dalam waktu dekat. Sehingga pemkab dapat mencairkan dana hibah tersebut sesuai kemampuan keuangan daerah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami berharap sekiranya memungkinkan dan tidak ada dilanggar dibayar sesuai kebutuhan. Bagaimana caranya sesuai dengan apa yang dibutuhkan, sampai berapa dahulu kebutuhannya itu dulu yang kami penuhi yang disesuaikan dengan saldo kas," katanya.
Sementara itu, Sekretaris BKAD Bone Andi Irsal Mahmud menuturkan, anggaran untuk Pilkada yang sudah dibayarkan 40% pada tahun 2023, sisa 60% yang harus dibayarkan di tahun 2024. Hanya saja, Pemkab Bone tidak bisa membayar sekaligus.
"Memang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) itu masih ada 60%, tetapi kemampuan keuangan daerah yang tidak akan bisa jika dilakukan sekaligus. Makanya kami akan bayarkan sesuai kebutuhan secara bertahap," ucapnya.
Irsal mengaku, pihaknya sedang mengikuti rapat di Kemendagri terkait masalah anggaran Pilkada 2024. Apalagi, sudah ada sinyal dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan siap memfasilitasi agar bisa melakukan transfer khusus.
"Sementara hari ini rapat di Jakarta di Kemendagri. Semua pemerintah daerah diundang untuk rapat koordinasi terkait pemerintah daerah yang belum cairkan anggarannya. Kami berharap ada transfer khusus untuk Pilkada yang dikucurkan oleh pusat agar anggaran ini tidak lagi bercampur dengan DAU di daerah," bebernya.
Sebelumnya diberitakan, KPU Bne mengeluhkan dana hibah dari Pemkab Bone baru ditransfer sebesar Rp 25 miliar dari total Rp 63 miliar. Kondisi ini menyebabkan KPU kesulitan menjalankan program dan tahapan Pilkada Bone 2024.
"Total anggaran Rp 63 miliar, baru 40 persen atau sekitar Rp 25 miliar sudah masuk. Sisanya yang 60 persen atau sekitar Rp 38 miliar belum cair," ujar Ketua KPU Bone Yusran Tajuddin, Senin (27/5).
Yusran mengatakan, anggaran Pilkada dicairkan secara bertahap mulai tahun 2023 sebanyak 40%, kemudian tahun 2024 60%. Jika merujuk Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sudah seharusnya dicairkan bulan ini.
"Mestinya dalam aturan bulan ini sudah dicairkan. Jika terlambat dicairkan, kemungkinan kami susah melaksanakan kegiatan tahapan," katanya.
(hsr/sar)
