.webp)
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) mengeluhkan usulan anggaran Rp 100 juta untuk pengamanan Ramadan 2024 dipangkas 50 persen menjadi Rp 50 juta. Pihaknya menyinggung nominal anggaran yang diberikan hanya cukup untuk pengamanan bulan puasa selama 15 hari.
"Saya dapat info hanya Rp 50 juta saja anggaran pengamanan Ramadan. Tidak cukup kalau hanya Rp 50 juta," ujar Kasatpol PP Bone Andi Akbar kepada detikSulsel, Senin (11/3/2024).
Andi Akbar mengatakan, anggaran Rp 100 juta yang diusulkan sama dengan Ramadan tahun sebelumnya. Biaya itu juga untuk mengakomodir honor para personel gabungan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Paling setengah bulan saja jalan kalau anggarannya dipotong 50 persen. Anggaran itu untuk konsumsi setiap hari, uang saku mereka Rp 500 ribu per orang. Satpol ada 110 personel, Polres Bone 20 personel, Brimob Bone 10 personel, ada juga dari Polisi Militer, dan Dinas Perhubungan," katanya.
"Saya heran kenapa semakin hari semakin menurun, padahal ini kegiatan rutin setiap tahun. Kami ini bukan sekadar menggunakan anggaran, tapi mereka bekerja," sambung Andi Akbar.
Dia menambahkan, tim pengamanan dijadwalkan akan mulai bekerja sebelum memasuki bulan Ramadan. Namun sampai hari ini pihaknya belum mendapat kejelasan terkait anggaran yang disiapkan.
"Harusnya sudah jalan hari ini. Kalau tidak ada anggarannya hari ini kita tidak jalan, ada pi anggaran baru jalan. Bahkan kami belum menyurat ke semua instansi," jelas Andi Akbar.
Diberitakan sebelumnya, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bone tengah mengkaji usulan anggaran Satpol PP Bone usai menolak melakukan pengamanan Ramadan 2024. Pihaknya memastikan usulan anggaran pengamanan akan tetap diakomodir.
"Kegiatan (pengamanan) itu tetap jalan karena kegiatan rutin. Untuk anggarannya sementara dikaji," ujar Kabid Anggaran BKAD Bone Idrus, Minggu (10/3).
Idrus mengatakan, BKAD baru akan melakukan rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bone. Nominal anggaran pengamanan yang diajukan Satpol PP akan dipertimbangkan dalam rapat tersebut.
"Untuk besarannya kita belum tahu. Ini baru akan dirapatkan dengan TAPD," katanya.
(ata/sar)
