Pemkab Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) menyetujui usulan honorer Satgas Damkar terkait hasil seleksi PPPK tahun 2023. Hanya ada dua pilihan, yakni pergantian atau pembatalan hasil seleksi.
"Kita sudah ketemu dengan Pj Bupati Bone. Solusi yang disepakati bersama diusulkan pergantian, jika tidak bisa akan dibatalkan," ujar Korlap Satgas Damkar Bone Andi Odde kepada detikSulsel, Selasa (6/2/2024).
Andi Odde mengatakan pergantian yang dimaksud adalah mengeluarkan 20 orang peserta yang sebelumnya dinyatakan lulus PPPK. Dia beralasan 20 orang yang dinyatakan lulus bukan dari internal Damkar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang 20 orang dari luar Damkar itu yang akan diusulkan untuk pergantian dari Damkar. Jika memang tidak bisa diganti, maka dibatalkan saja," katanya.
Andi Odde menambahkan, pihaknya juga sudah akan menarik semua armada dari halaman Kantor Bupati Bone. Dirinya juga menyebut para petugas Damkar sudah berhenti mogok kerja.
"Sekarang armada sudah akan diambil dari Kantor Bupati, kunci semua sudah diambil. Sudah tidak ada lagi mogok kerja," jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, honorer yang tergabung dalam Satgas Damkar Bone, menolak tawaran Pemkab Bone untuk membuka kuota formasi khusus damkar di seleksi PPPK tahun 2024. Pemerintah justru didesak menggugurkan kelulusan 20 pelamar yang telah lolos seleksi PPPK formasi Damkar tahun 2023.
"Tidak ada tawaran kuota. Kami dari Satgas Damkar tolak yang 20 orang itu dari kategori lain," ujar salah satu anggota Satgas Damkar berinisial DH, Selasa (6/2).
DH mengatakan, Damkar Bone punya kuota sebanyak 25 pada tahun 2023. Dari 25 kuota itu, 5 orang di antaranya yang lolos dari honorer K2, sedangkan 20 orang dari kategori lain.
"Itu yang kita tolak 20 orang dan harus digugurkan. Karena ada dari puskesmas, Satpol PP, dan Dishub," katanya.
(hmw/sar)