.webp)
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menempati peringkat IV dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2026. Penghargaan tersebut diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).
Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara penyerahan PPD dan Knowledge Sharing Pembangunan Daerah 2026 di kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Rabu (30/9/2026). Penghargaan diterima oleh Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bappelitbangda Sulsel, Irawan Dermayasamin Ibrahim mewakili Gubernur Sulsel.
"Capaian ini menjadi dorongan bagi Sulawesi Selatan untuk terus memperkuat perencanaan pembangunan yang berbasis data, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil," ujar Irawan dalam keterangannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sulsel berada berada di bawah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah, sedangkan Sumatera Selatan berada di peringkat kelima. PPD 2026 memberikan apresiasi terhadap kualitas perencanaan, kinerja pembangunan, dan inovasi daerah.
Salah satu inovasi yang digaungkan oleh Pemprov Sulsel adalah program Smart School. Program ini dikembangkan Dinas Pendidikan Sulsel dengan konsep "Satu Standar, Satu Guru, Satu Sulsel".
Pemprov Sulsel juga memaparkan pembangunan infrastruktur melalui skema Multi Years Project (MYP). Program itu mencakup pembangunan dan penanganan jalan, jaringan irigasi, serta rumah sakit.
Irawan mengatakan, capaian tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Ia berharap perencanaan yang disusun dapat memberikan manfaat bagi masyarakat ke depannya.
"Ke depan, kami akan terus memperkuat sinergi antara prioritas pembangunan daerah dan nasional sehingga perencanaan yang disusun dapat diterjemahkan ke dalam program yang memberikan manfaat bagi masyarakat," pungkasnya.
Diketahui, PPD 2026 mengusung tema, "Perencanaan dan Kinerja Pelaksanaan Prioritas Nasional di Daerah". Acara tersebut dihadiri langsung oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dan Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk.
