.webp)
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU), Apri Artoto mengapresiasi program Multi Years Project (MYP) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel). Apri menyebut ini kali pertama Pemprov Sulsel melakukan pembangunan infrastruktur berskala besar.
Hal tersebut disampaikan Apri dalam kunjungan kerjanya ke Kota Makassar, Provinsi Sulsel pada pekan lalu. Kedatangan Apri disambut oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (DBMBK) Sulsel Andi Ihsan.
"Pak Sekjen mengapresiasi program MYP Pemerintah Sulawesi Selatan. Karena program seperti ini baru pertama dilakukan Pemprov Sulsel dengan skala besar," kata Andi Ihsan, dalam keterangannya, Selasa (8/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Program MYP tahun anggaran 2025-2027 dirilis Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman sejak Oktober 2025 tahun lalu. Total anggaran mencapai Rp 3,7 Triliun yang bersumber dari hasil efisiensi APBD Pemprov Sulsel.
Proyek mercusuar ini menyasar perbaikan jalan sepanjang 1.000 kilometer, jaringan irigasi yang melayani 54.000 hektare sawah, hingga pembangunan dua rumah sakit regional di Kabupaten Gowa dan Luwu. Progres pembangunannya hingga kini terus dikebut dan ditargetkan rampung pada tahun depan.
"Apresiasi dari Kementerian PU ini tentunya menjadi dorongan bagi Pemprov Sulsel untuk terus mengembangkan pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan," papar Andi Ihsan.
Dalam pertemuan itu, juga dibahas efek domino program MYP terhadap konektivitas ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulsel. Program pembangunan pada 85 ruas jalan ini dinilai memiliki peran strategis dalam membuka akses antardaerah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendukung distribusi barang dan aktivitas ekonomi.
"Selain membahas MYP, kami juga mengusulkan kelanjutan pembangunan jalan di Seko, Rongkong, Sabbang dan sejumlah jalan lainnya lewat inpres jalan daerah Sulsel," imbuh Andi Ihsan.
Sementara itu, Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman membeberkan empat alasan utama Pemprov Sulsel memilih mekanisme pembangunan tahun jamak (multiyears) dibanding penganggaran single year. Alasan pertama adalah untuk menjamin ketuntasan serta kesempurnaan fisik proyek berskala besar, seperti rumah sakit atau jalan.
Menurutnya, durasi satu tahun tidak cukup untuk merampungkan fasilitas penunjang, bahkan pembangunan jalan bertahap berisiko memicu kerusakan baru pada celah sambungan akibat perbedaan umur beton atau aspal serta paparan cuaca.
Alasan kedua berfokus pada efisiensi biaya dan waktu lelang. Pelaksanaan tender satu kali untuk paket pengerjaan bernilai besar seperti Rp 500 miliar, dinilai jauh lebih hemat dan efisien ketimbang mengulang proses lelang sepuluh kali untuk nilai Rp 50 miliar yang berpotensi memicu kerugian anggaran serta penganggaran ganda.
Alasan ketiga adalah untuk menarik keterlibatan kontraktor berskala nasional maupun BUMN guna menjaga mutu pengerjaan, dengan tetap mewajibkan skema local content sebesar 40 persen agar kontraktor lokal bisa ikut bergabung.
Alasan keempat sekaligus yang terakhir adalah untuk menjamin kepastian pembiayaan serta menjaga kesehatan alur kas daerah. Melalui skema tahun jamak, Pemprov memiliki keleluasaan dalam menyusun proyeksi pembayaran berkala sesuai realisasi pendapatan hingga 2-3 tahun ke depan.
Langkah strategis ini tidak hanya memberikan keamanan dalam pengelolaan fiskal daerah, tetapi juga secara efektif mencegah terjadinya risiko gagal bayar kepada pihak kontraktor.
