.webp)
Program Multi Years Project (MYP) dijalankan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) mendapat perhatian dari kalangan akademisi dan legislatif usai dinilai menjadi terobosan mempercepat perbaikan infrastruktur. Program yang dijalankan itu dianggap layak menjadikan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman sebagai tokoh pembangunan Sulsel.
Skema pembangunan berbasis kontrak tahun jamak itu dinilai menjadi salah satu langkah untuk mempercepat penyelesaian persoalan infrastruktur jalan yang selama bertahun-tahun menjadi keluhan masyarakat. Kebijakan Pemprov Sulsel yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur melalui MYP menunjukkan fokus terhadap penyelesaian kebutuhan dasar masyarakat.
"Kalau mengikuti pembahasan sejak 2020, persoalan kerusakan infrastruktur jalan memang selalu menjadi perhatian. Bahkan, kondisi jalan yang mengalami kerusakan saat itu mencapai sekitar 40%," kata pengamat kebijakan publik Universitas Hasanuddin (Unhas) Rizal Pauzi dalam keterangan tertulis, Selasa (4/8/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dosen administrasi publik FISIP Unhas itu kebijakan untuk memusatkan anggaran pada pembangunan infrastruktur merupakan pilihan kebijakan yang memiliki konsekuensi terhadap pembagian anggaran sektor lain. Namun langkah tersebut dinilai sejalan dengan kebutuhan masyarakat terhadap akses jalan yang lebih baik.
"Saya melihat Gubernur memiliki keberanian mengambil kebijakan dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur karena memang itu yang paling dibutuhkan masyarakat," ujarnya.
Rizal menjelaskan, pendekatan melalui proyek tahun jamak berbeda dengan pola pembangunan yang dilakukan secara bertahap pada tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, penyelesaian proyek secara menyeluruh berpotensi meningkatkan kualitas hasil pembangunan sekaligus mengurangi risiko kerusakan pada ruas jalan yang belum ditangani secara utuh.
Dia mencontohkan penanganan sejumlah ruas jalan provinsi, termasuk Jalan Hertasning, sebagai bagian dari upaya penyelesaian infrastruktur secara lebih komprehensif. Selain memperbaiki konektivitas antarwilayah, Rizal menilai pembangunan infrastruktur memiliki efek lanjutan terhadap peningkatan aktivitas ekonomi.
"Ketika infrastruktur jalan sudah baik, maka akses masyarakat menjadi lebih lancar. Kondisi ini juga akan membuka peluang investasi baru serta mendorong aktivitas ekonomi dan pariwisata," kata Rizal.
Dari perspektif akademik, Rizal mengaitkan pembangunan infrastruktur dengan teori tahapan pertumbuhan ekonomi yang diperkenalkan ekonom Walt Whitman Rostow. Dalam teori tersebut, infrastruktur dipandang sebagai fondasi yang perlu dibangun sebelum pengembangan sektor-sektor ekonomi lainnya.
"Kalau dilihat dari teori pembangunan Rostow, penyediaan infrastruktur merupakan tahapan awal yang menjadi fondasi bagi pembangunan sektor-sektor lainnya. Karena itu, pemetaan dan pembangunan infrastruktur menjadi bagian penting untuk membangun dasar pembangunan yang kuat," paparnya.
Dia berharap pembangunan infrastruktur di Sulsel dapat dilanjutkan secara konsisten agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat serta mampu menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.
Sementara itu, Sekretaris Komisi E DPRD Sulsel, dr. Fadli Ananda, menyoroti pembangunan rumah sakit regional di kawasan dataran tinggi Kabupaten Gowa. Menurutnya, fasilitas kesehatan tersebut diharapkan dapat memperpendek akses layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah pegunungan Gowa maupun daerah perbatasan seperti Kabupaten Sinjai dan Bulukumba.
"Rumah sakit ini tentunya kita harapkan beroperasi pada Agustus 2027. Mohon doanya rumah sakit ini bisa melayani masyarakat sekitar yang membutuhkan," kata Fadli.
Dia berharap keberadaan rumah sakit regional tersebut dapat meningkatkan pemerataan layanan kesehatan bagi masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses akibat kondisi geografis.
