Pj Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Prof Fadjry Djufry mengajak kepala daerah di Luwu Raya untuk menyukseskan program swasembada pangan. Fadjry menginginkan agar Sulsel menjadi provinsi di Indonesia yang berkontribusi besar dalam pencapaian program nasional tersebut.
"Semua program nasional perlu dukungan dan kolaborasi, dan Bapak Presiden inginkan bagaimana swasembada pangan di seluruh Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan," kata Prof Fadjry Djufry saat menghadiri perayaan Hari Perlawanan Rakyat Luwu Ke-79 dan Hari Jadi Luwu Ke-757 tahun di Halaman Kedatuan Luwu, Kota Palopo, Kamis (23/1/2025).
Fadjry menilai potensi Sulsel sangat besar untuk memenuhi kebutuhan pangan bahkan menyuplai provinsi lain di Indonesia. Dia menegaskan pemerintah sudah mulai menjalankan program swasembada pangan lewat kebijakan penyetopan impor.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya berharap seluruh bupati wali kota di Luwu Raya bisa sama-sama mendukung target swasembada pangan 2025. Kami harapkan secepatnya swasembada pangan dan tahun 2025 ini tidak impor beras lagi. Dengan potensi kita yang ada, kita bisa sukseskan lewat lahan dan potensi yang saat ini kita miliki," paparnya.
Di satu sisi, Fadjry menilai perayaan Hari Jadi Luwu Ke-757 tahun dan Hari Perlawanan Rakyat Luwu ke 79 tahun merupakan momen yang istimewa. Dia mengatakan perayaan ini juga dirasakan seluruh masyarakat di Sulsel.
"Hari Perlawanan Rakyat Luwu dan Hari Jadi Luwu ini sangat bermakna bagi kita semua. Selamat Hari Jadi Luwu Ke 757 dan Hari Perlawanan Rakyat Luwu yang ke 79 tahun," ucap Fadjry.
Fadjry turut menegaskan komitmennya untuk mengawal masa transisi pemerintahan di Sulsel. Dia memastikan birokrasi pemerintahan tetap berjalan sampai gubernur dan wakil gubernur Sulsel terpilih dilantik.
"Oleh karena itu, komunikasi dan koordinasi yang perlu kita kawal bersama. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Sejak 7 Januari saya diberikan amanah sebagai Pj Gubernur Sulsel diberikan tugas dan tanggung jawab di masa transisi ini," lanjutnya.
Dia menambahkan, kepala daerah di Sulsel akan dilantik serentak pada 6 Februari mendatang. Mereka yang dilantik adalah kepala daerah terpilih yang tidak ada proses sengketa di Mahkamah Konstitusi.
"6 Febuari nanti, semua bupati, wali kota, gubernur yang tidak ada sengketa akan dilantik bersamaan di Istana Negara. Ini adalah pertama kali dilantik bersamaan di Istana Negara," pungkasnya.
(sar/ata)