.webp)
Pj Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Akmal Malik menemui dan menerima massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) se-Sulbar yang mengajukan beberapa tuntutan di Rumah jabatan (Rujab) Gubernur Sulbar hari ini. Dalam tuntutannya tersebut, massa aksi meminta Akmal untuk segera menyelesaikan berbagai hal yang menjadi masalah di Sulbar.
Adapun tuntutan yang disampaikan melalui orasi, di antaranya terkait perkembangan Program Data Desa Presisi (DDP), mengevaluasi Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), meninjau dan mengawal pokir DPRD Sulbar, mengevaluasi kinerja Organisasi Perangkat Desa (OPD), merevisi RTRW, Menangani inflasi, menangani angka putus sekolah, penanganan stunting dan persoalan sampah di Polman.
Menanggapi hal itu, Akmal Malik mengapresiasi dan menerima masukan dari massa aksi. Ia mengakui selama empat bulan menjabat sebagai Pj Gubernur, dirinya belum bisa menyentuh setiap permasalahan yang ada. Ketersediaan data yang ada juga menjadi salah satu penghambatnya. Karena itu, ia mendorong program DDP yang saat ini masih dilakukan proses.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk membangun Sulbar dengan berbagai problem perlu data dulu. Sehingga kita dorong DDP, namun anggaran terbatas sehingga baru bisa 45 desa," ujar Akmal dalam keterangan tertulis, Jumat (10/7/2022).
Akmal juga menjelaskan dalam melahirkan sebuah kebijakan diperlukan data yang tepat. Sebab, hal tersebut bisa membuat anggaran yang nantinya dialokasikan tepat sasaran untuk masyarakat.
Menanggapi perihal inflasi, ia mengatakan saat ini situasi di Sulbar sudah cukup terkendali jika dibandingkan dengan daerah lain. Hal itu terlihat dari data yang inflasi yang kini menunjukkan 4,77% persen jika dibandingkan dengan bulan Juli 5,23%.
"Memang diatas nasional, tapi kita jauh di bawah dibandingkan daerah lain," ucapnya.
Lebih lanjut Akmal menjelaskan mengenai angka putus sekolah yang berkaitan dengan stunting, ini dibutuhkan pembahasan khusus. Sehingga, Akmal mengajak massa aksi untuk membuat forum membahas persoalan tersebut.
Untuk dana PEN, ia mengatakan jika saat ini masih dalam proses pemeriksaan BPK, sehingga ia mempercayakan evaluasi penggunaan dana tersebut untuk menjadi kewenangan APIP. Sementara untuk pokir, ini akan menjadi pembahasan bersama dengan DPRD Sulbar. Pemprov sendiri mendorong TAPD untuk melakukan secara proporsional terhadap pokir yang melekat di OPD.
Terkait pengelolaan sampah di Polman, ia mengatakan jika permasalahan tersebut tidak dapat diintervensi tahun ini.
" Tahun ini baru dapat direncanakan, kemudian dianggarkan tahun berikutnya," ungkapnya.
Sedangkan mengenai evaluasi OPD, ia menjelaskan pihaknya sudah melakukan asesmen yang selanjutnya akan dilakukan evaluasi. Kemudian, untuk melakukan pengisian jabatan kosong, termasuk pengisian jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar. Rencananya ia membuka open bidding bulan ini.
"Tapi kita harus meminta izin KASN dulu," tandasnya.
(ega/ega)
