.webp)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) menargetkan penurunan angka prevalensi stunting hingga sekitar 3,5 % tahun ini. Aksi Setop Stunting jadi program andalan untuk mengejar capaian di 240 desa/kelurahan yang jadi lokus.
"Tahun ini kita target masih harus turunkan angka stunting hingga sekitar 3,5 %. Karena saat ini Sulsel masih di atas angka secara nasional," ucap Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulsel, dr Arman Bausat kepada detikSulsel, Rabu (9/3/20220.
Berdasarkan data Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI), angka stunting Sulsel saat ini 27,4 %. Namun jika merunut data Elektronik Pencatatan data Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (ePPGBM) statusnya di angka 9,08 tahun 2022.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Angka stunting secara asional berdasarkan SSGBI masih di angka 24 %. Berarti kita masih di atas standar nasional. Otomatis program untuk percepatan perbaikan stunting masih harus didorong," urai dia.
Arman menjelaskan Aksi Setop Stunting yang diusung Pemprov Sulsel menyasar 240 desa/kelurahan yang jadi sasaran program. Di mana tiap kabupaten/kota masing-masing 10 lokus.
"Kita sudah merekrut tenaga pendamping desa untuk program pencegahan stunting. Jadi tenaga pendamping yang sudah diseleksi ditempatkan ke desa-desa lokus," terang dia.
Sebanyak 240 tenaga pendamping desa yang direkrut, akan memberikan edukasi dan pendampingan gizi kepada anak, termasuk ibu hamil. Mereka ditugaskan ke wilayah lokus stunting kurang lebih tujuh bulan.
"Jadi tenaga pendamping desa bertugas melakukan pemberian makanan gizi tambahan ada balita-balita kita, bimbingan ke petugas posyandu dan puskesmas. Kita sudah bergerak," tegas Arman.
Dia menargetkan Aksi Cegah Stunting ini bisa memberikan intervensi yang signifikan pada penurunan angka prevalensi stunting 27,4 % (SSGBI) tahun 2022. Dengan target angka Sulsel bisa di bawah capaian nasional yang saat ini berada 24 %.
"Tinggal 3,5 % (target penurunan stunting) kalau berdasarkan indikator SSGBI. Kalau berdasarkan indikator ePPGM, ya kita sudah normal, sudah bagus," jelasnya.
Sebelumnya Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Sulsel, Andi Nurseha menambahkan, berbeda dari tahun sebelumnya, tahun 2022 ini Pemprov mengintervensi seluruh kabupaten/kota dengan menetapkan 10 lokus masing-masing daerah.
"Diharapkan akan ada terbentuk tim percepatan penurunan stunting di desa, sehingga ketika Tim Pendamping Gizi (TPG) ini tidak lagi bertugas di desa, program Aksi Setop Stunting tetap berjalan dengan adanya Tim Percepatan Penurunan Stunting di Desa," papar dia dalam keterangannya, Jumat (27/2).
TPG ini pun diharapkan dapat menjaring keluarga tidak mampu yang tidak terdaftar pada jaminan kesehatan. Khususnya ibu hamil kekurangan energi kronik (KEK), balita gizi kurang/buruk dan balita stunting.
"Insya Allah ke depan kita akan lebih banyak berkoordinasi dengan OPD terkait khususnya dalam penanganan kemiskinan bagi keluarga yang tidak mampu," tandas Nurseha.
(sar/nvl)
