.webp)
PSSI tidak bisa memastikan kelanjutan Liga 1 2022/2023. Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan mengatakan lanjutnya kompetisi masih menunggu izin dari pemerintah.
"Kita tunggu nanti perkembangan. Kami akan koordinasi dengan pemerintah. Karena nanti yang mengizinkan pemerintah," kata Iriawan di Lapangan Rugby Kompleks GBK, Jakarta dilansir dari detikSport, Jumat (28/10/2022)
Pria yang akrab disapa Iwan Bule itu menjelaskan, terkait kelanjutan Liga 1 sedang dimatangkan persiapannya. Beberapa opsi telah disiapkan dan akan disampaikan oleh operator Liga 1, PT Liga Indonesia Baru (LIB).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Opsi-opsi akan dipaparkan oleh LIB nanti malam di tempat kami," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, Liga 1 sudah rehat selama hampir satu bulan. Liga 1 terakhir kali digelar pada 1 Oktober 2022 yang mempertemukan Arema FC Vs Persebaya Surabaya dan berakhir ricuh serta memakan 135 korban jiwa.
Sebenarnya, berdasar timeline yang disusun tim transformasi sepak bola Indonesia, Liga 1 diagendakan kembali bergulir pada 25-26 November. Namun, sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari PSSI mengenai kepastian waktu penyelenggaraan kompetisi.
PSM Merugi Imbas Tak Jelasnya Liga 1
Disisi lain, PSM Makassar mendesak agar PSSI segera memastikan kelanjutan kompetisi Liga 1 2022/2023. Ini lantaran klub harus menanggung kerugian jika kelanjutan kompetisi Liga 1 tidak ada kepastian.
"PSM desak kelanjutan Liga 1. Karena klub akan merugi kalau Liga kita semakin lama tanpa kepastian," kata Media Officer PSM Makassar, Sulaiman Abdul Karim kepada media, Jumat (28/10/2022).
Pria yang akrab disapa Sule itu menjelaskan, Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI justru tidak boleh dipaksakan digelar. Sebab, dampaknya akan membuat kompetisi Liga 1 semakin tak jelas kelanjutannya.
"Kalau KLB, jangan dipaksakan kalau tidak sesuai statuta. Karena akan berimbas sanksi FIFA, seperti yang pernah terjadi terhadap sepakbola kita," jelasnya.
"Kalau merujuk ke statuta, KLB bisa digelar dengan desakan 50 persen voter. KLB tidak boleh karena desakan pihak di luar voter, apalagi karena ada intervensi," sambung Sule.
(afs/ata)
