.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab perihal nasib Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan atau Iwan Bule dan Komite Eksekutif PSSI mengundurkan diri. Hal itu sesuai rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan.
"Ndak, itu urusan internal kita, urusan pemerintah dengan FIFA tidak sampai ke sana," kata Jokowi usai pertemuan dengan Presiden FIFA di Istana Merdeka, Jakarta Pusat dilansir dari detikNews, Selasa (18/10/2022).
"PSSI nanti urusannya FIFA. Tadi urusan FIFA dengan pemerintah," sambung Jokowi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jokowi menjelaskan pertemuannya dengan Gianni berlangsung cukup lama. Pertemuan membahas secara detail sepakbola Indonesia.
Dalam pertemuan itu, Jokowi ditemani Menpora Zainudin Amali dan Menteri BUMN Erick Thohir. Sedangkan Gianni membawa sejumlah perwakilan delegasi FIFA saat bertemu Jokowi.
"Tadi kita telah berdiskusi, saya berdiskusi dengan Presiden FIFA Gianni Infantino selama tertutup, selama 30 menit, kemudian bersama-sama dengan Pak Menpora, Pak Erick dan tim FIFA, selama 1,5 jam, jadi total 2 jam. Kami berdiskusi secara detail mengenai persepakbolaan Indonesia ke depan seperti apa," ujar Jokowi.
Rekomendasi TGIPF
Sebelumnya Jokowi telah menerima laporan hasil investigasi dan rekomendasi dari TGIPF Tragedi Kanjuruhan.
Dalam laporan rekomendasi TGIPF Tragedi Kanjuruhan poin satu tertuang rekomendasi untuk PSSI. Di sana disebutkan Ketum PSSI sebaiknya mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban moral.
"Secara normatif, pemerintah tidak bisa mengintervensi PSSI, namun dalam negara yang memiliki dasar moral dan etik serta budaya adiluhung, sudah sepatutnya Ketua Umum PSSI dan seluruh jajaran Komite Eksekutif mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas jatuhnya korban sebanyak 712 orang, di mana saat laporan ini disusun sudah mencapai 132 orang meninggal dunia, 96 orang luka berat, 484 orang luka sedang ringan yang sebagian bisa saja mengalami dampak jangka panjang," tulis laporan TGIPF Tragedi Kanjuruhan, dilihat detikcom, Jumat (14/10).
TGIPF juga merekomendasikan PSSI segera mempercepat digelarnya kongres atau Kongres Luar biasa (KLB) dengan tujuan menghasilkan pemimpin yang berintegritas dan bertanggung jawab dari konflik kepentingan. Pertandingan sepakbola Liga 1, 2, dan 3 tidak diizinkan selama belum terjadi perubahan yang signifikan oleh PSSI.
"Untuk menjaga keberlangsungan kepengurusan PSSI dan menyelamatkan persepakbolaan nasional, pemangku kepentingan PSSI diminta untuk melakukan percepatan kongres atau menggelar kongres luar biasa (KLB) untuk menghasilkan kepemimpinan dan kepengurusan PSSI yang berintegritas, profesional, bertanggung jawab, dan bebas dari konflik kepentingan," ujarnya.
"Pemerintah tidak akan memberikan izin pertandingan liga sepakbola profesional di bawah PSSI yaitu Liga 1, Liga 2, dan Liga 3, sampai dengan terjadinya perubahan dan kesiapan yang signifikan oleh PSSI dalam mengelola dan menjalankan kompetisi sepakbola di tanah air. Adapun pertandingan sepakbola di luar Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 tetap berlangsung dengan memperhatikan ketertiban umum dan berkoordinasi dengan aparat keamanan," lanjutnya.
(ata/sar)
