.webp)
Calon Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) nomor urut 1, Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto menilai Sulsel harusnya memiliki pabrik pupuk untuk mengatasi kelangkaan pupuk kecuali ingin memelihara oligarki. Danny ingin membangun pabrik pupuk jika menang di Pilkada Sulsel 2024.
Hal itu diungkapkan Danny saat kampanye di Desa Katulungan, Kecamatan Suka Maju, Kabupaten Luwu Utara, Senin (4/11/2024). Warga awalnya mengeluhkan kelangkaan pupuk di Luwu Utara.
"Insyaallah persoalan pupuk adalah persoalan yang permanen, kita harus membangun pabrik pupuk di Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan," kata Danny menanggapi keluhan warga.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Danny mengatakan Sulsel memiliki kekayaan sumber daya alam yang begitu luar biasa sehingga aneh jika pupuk setiap tahunnya menjadi masalah utama. Menurutnya, kelangkaan pupuk terjadi karena industri pupuk dikuasai oleh segelintir orang.
"Kita punya gas di Wajo, kita punya gas di Pinrang apa yang susah dengan itu kecuali kita memang mau memelihara oligarki tentang pupuk," katanya.
"Memang ada yang pelihara ini bareng-bareng tapi kan mereka oligarki saya kan untuk rakyat, tidak ada kepentingan saya kecuali kepentingan rakyat. Saya ini asas kebersamaan lebih penting daripada asas kekeluargaan," tambahnya.
Dia juga menyinggung nasib petani yang kesulitan dalam mengolah lahan pertanian akibat keterbatasan alat pertanian. Menurutnya petani adalah tiang utama yang harus diperjuangkan.
"Pengelolaan lahan insyaallah kita siapkan baru kabupaten lalu kita tingkatkan per kecamatan. Kita adakan satu set alat berat untuk penanganan bencana. Pada saat tidak ada bencana dipakai untuk pengelolaan sawah. Kita punya banyak PT pembibitan. Jika kita memang serius jangan membiarkan petani berjuang sendiri, susah sendiri. Bicara tentang petani sama seperti bicara tentang orang kaya," bebernya.
Pada kesempatan tersebut Danny juga memaparkan beberapa programnya terkait pemberdayaan dan kemajuan masyarakat desa. Danny menjanjikan bantuan keuangan desa sebesar Rp 200 juta per tahun.
"Kami punya skema untuk perubahan nasib desa. Rp 50 juta peningkatan kualitas SDM kepala desa dan tim penggeraknya. Rp 50 juta peningkatan SDM aparat desa, guru mengaji, guru sekolah Minggu, guru Hindu. Rp 100 juta untuk infrastruktur desa. Itu kalau PAD yang seperti sekarang tapi harus lunas utang dulu," tutupnya.
(hsr/hsr)
