.webp)
Calon wali kota Makassar Munafri Arifuddin (Appi) ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui program kota tangguh bencana. Menurut Appi, dua hal ini merupakan sesuatu yang harus saling mendukung.
Moderator awalnya membacakan pertanyaan pendalaman visi misi Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham (MULIA) yang mencantumkan program tangguh bencana dan perubahan iklim yang dengan saat bersamaan ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau.
"Pada misi nomor 8 pasangan calon mencantumkan mewujudkan kota yang tangguh terhadap bencana, perubahan iklim, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau. Pertanyaannya, bagaimana pasangan calon mewujudkan kota tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim, pada saat bersamaan juga menargetkan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau. Ini dua hal yang berbeda. Silakan jelaskan apa maksudnya," ujar moderator.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Appi kemudian menyatakan bahwa dua hal itu tidak berbeda tetapi justru mesti saling mendukung. Dia menjelaskan, perubahan cuaca memiliki kedekatan dengan masyarakat pulau sebab distribusi kebutuhan warga melalui jalur laut yang membahayakan nyawa.
"Ini bukan dua hal yang berbeda tapi dua hal yang harus saling support. Bagaimana kita melihat apa yang menjadi kekuatan Kota Makassar ini dalam rangka menghadapi yang namanya perubahan cuaca. Kalau kita lihat perubahan cuaca akan sangat terdampak lebih besar kepada saudara-saudara kita yang ada di pulau sehingga jalur distribusi akan kebutuhan pangan, sandang yang ada di pulau harus terjaga lebih dahulu," terang Appi.
"Menghadirkan kantong-kantong logistik yang berada di pulau akan memberikan sebuah jawaban yang baik. Ketika terjadi perubahan iklim, orang-orang yang ada di pulau tidak lagi harus bertarung nyawa jauh ke Makassar untuk mendapatkan jaminan untuk kehidupan mereka," sambungnya.
Appi lantas menjelaskan mitigasi bencana mesti dilakukan melalui tata pemerintahan terlebih dahulu. Menurutnya, fungsi ketua RT/RW menjadi sangat penting dalam menjaga Kota Makassar.
"Sehingga jalur koordinasi dalam tata pemerintahan Kota Makassar ini harus benar-benar mewujudkan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, bagaimana setiap stakeholder yang ada harus mampu mempunyai dan memperlihatkan tugas masing-masing. Ketika terjadi bencana tidak muncul lagi kepanikan tapi bagaimana caranya kita meng-handle bencana sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah kita lakukan," jelasnya.
Dia menambahkan, kepala daerah sudah semestinya hadir untuk memberi solusi mengenai mitigasi bencana. Sehingga ke depannya, semua hal sudah diatur sesuai dengan koridor masing-masing.
"Inilah tugas dan fungsi pokok kepala daerah untuk memberikan sebuah aturan yang baku terhadap sistem penanganan bencana sehingga pada saat terjadi semua sudah ada di dalam koridor dan fungsi masing-masing," imbuhnya.
(asm/hsr)
