.webp)
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berencana membentuk poros baru di Pilwalkot Makassar 2024. PKS bahkan mencoba menggoda PAN dan Hanura untuk ikut bergabung dalam koalisi poros baru.
Ketua DPW PKS Sulawesi Selatan (Sulsel) Amri Arsyid mengatakan partainya bisa mengusung calon sendiri tanpa berkoalisi pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Namun dia mengaku tetap akan mencoba menggandeng partai lain untuk berkoalisi.
Amri menilai, koalisi akan menambah kekuatan bagi poros baru yang akan dibuat. Salah satunya yakni bisa mendapatkan dukungan dari basis pemilih partai.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Meskipun bisa mengusung sendiri, kami pun tetap ingin membuka ruang untuk bisa berkolaborasi dengan partai-partai lain. Bukan hanya sebatas usungan tapi juga basis, gitu loh. Basis pemilihnya kan berbeda-beda. Kami berharap bisa berkoalisi dengan lain," kata Amri kepada detikSulsel, Minggu (25/8/2024).
Menurutnya, sejauh ini tersisa dua partai yang memungkinkan untuk diajak berkoalisi. Kedua partai tersebut ialah PAN dan Hanura.
"Sementara ini yang terbuka saya kira tinggal PAN dan Hanura. Komunikasi itu yang kita bangun saat ini. Mudah-mudahan masih ada ruang untuk bisa berkoalisi dengan mereka," ungkapnya.
Kendati begitu, Amri belum bisa memastikan apakah koalisi untuk poros baru akan terbentuk sebab bisa saja PAN dan Hanura justru membentuk poros sendiri. Dia lantas menyebut terlalu banyak poros akan menimbulkan efek negatif.
"Tapi tidak tahu tiba-tiba nanti mereka juga ingin bangun poros baru kan beda lagi ceritanya. Artinya yang perlu kita dorong adalah bagaimana caranya kita bisa berkoalisi bersama. Karena terlalu banyak poros juga kan, pemilihan efeknya negatif," paparnya.
Amri menambahkan dirinya siap untuk maju sebagai bakal calon wali kota di Pilwalkot Makassar. Sehingga, PKS mencari figur yang siap mendampingi menjadi bakal calon wakil wali kota.
"Insyaallah saya tetap maju. Karena ini kita PKS belum mengeluarkan B.1-KWK, jadi otomatis kita ikut prosedur dulu. Tapi insyaallah saya maju, dan memprioritaskan untuk 01," pungkasnya.
Simak kriteria wakilnya di halaman selanjutnya.
Incar Birokrat-Akademisi Jadi Wakil
Amri juga mengaku PKS saat ini tengah berburu figur bakal calon wakil wali kota untuk mendampinginya di Pilwalkot Makassar 2024. Dia mengatakan figur berlatarbelakang birokrat dan akademisi jadi incaran.
"Saya berharap banyak dengan birokrat, kemudian akademisi. Karena saya melihat kombinasi politisi dan birokrat ini untuk Kota Makassar. Ini kombinasi yang ideal lah. Karena Makassar ini kan kota besar, kota metropolitan," kata Amri Arsyid.
Menurut Amri, Makassar membutuhkan sosok yang paham dalam pengelolaan pemerintahan. Makanya, figur berlatar belakang birokrat atau akademisi dinilai akan semakin menyempurnakan kolaborasi dengan dirinya yang merupakan politisi.
"Kita butuh sosok birokrat yang mampu melakukan tata kelola pemerintahan yang baik. Kalau semuanya ada di politisi, bukan berarti nggak bisa jalan, tapi mungkin tidak sempurna," terangnya.
Amri mengaku sudah melirik beberapa figur untuk menjadi wakilnya sejauh ini. Di antaranya ada Abdul Rahman Bando, Irwan Adnan, hingga Andi Bukti Djufri.
"Tentu ada beberapa nama yang masuk dalam short list kita. Karena kan waktu sudah sangat pendek. Dari birokrat ini seperti Rahman Bando, Irwan Adnan, Andi Bukti, dan ada beberapa akademisi juga yang sedang kita dekati dan sedang proses," imbuhnya.
Lebih jauh, Amri mengaku akan segera memastikan langkah poros baru ini paling lambat pada Senin (26/8). Dia mengaku akan mengebut komunikasi dengan berbagai pihak hari ini.
"Paling lambat Senin. Tapi tentu sekarang sudah mengerucut ya. Jadi sudah harus form hari ini untuk semua bentuk kesepakatan dan komitmen. Kita berkejaran dengan waktu," bebernya.
Sebagai informasi, pascaputusan MK ada 9 partai politik di Makassar yang bisa mengusung calon sendiri tanpa berkoalisi. Salah satunya ialah PKS yang memperoleh 79.671 suara atau 10,93% suara sah pada Pileg lalu.
Sementara, dalam putusan MK, Kota Makassar masuk kategori jumlah daftar pemilih tetap (DPT) lebih dari 1 juta jiwa atau 1.036.965 jiwa. Sehingga ambang batas partai atau gabungan partai mengusung calon yakni minimal memperoleh 6,5% suara sah.
Partai lain yang bisa mengusung calon sendiri itu ialah PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, NasDem, PAN, Demokrat, dan PPP. PKB meraih 66.934 suara (9,19%), Gerindra 75.758 suara (10,40%), PDIP 56.840 suara (7,8%), Golkar 97.209 suara (13,34%), NasDem 94.756 suara (13,01%), PAN 61.150 suara (8,39%), Demokrat 50.415 suara (6,92%), dan PPP 49.795 suara (6,83%).
