Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menyentil Pemkot Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) gegara Wali Kota Tasming Hamid mangkir rapat paripurna penetapan APBD 2026. Taufan menganggap Pemkot Parepare tidak beretika karena paripurna itu juga tidak dihadiri satupun pejabat.
Sentilan itu disampaikan Taufan merespons absennya Tasming dan pejabat Pemkot Parepare dalam rapat paripurna penetapan APBD 2026 di Kantor DPRD Parepare, Senin (24/11). Kabag Hukum Nurwana, dan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Dede Harirustaman sempat hadir namun belakangan memilih keluar atau walk out.
Meski begitu, rapat itu dinyatakan kuorum karena dihadiri 2/3 dari jumlah anggota DPRD atau 18 orang. DPRD kemudian melanjutkan agenda rapat pengesahan dan penetapan APBD tanpa dihadiri wali kota dan perwakilan Pemkot Parepare.
Taufan pun menilai sikap Tasming dan pejabat Pemkot itu tidak elok. Dia meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turun tangan menegur Pemkot Parepare yang tidak mengikuti paripurna penetapan APBD 2026.
"Saya bakal minta agar supaya dilakukan teguran kepada pemerintah daerah dalam melakukan rapat paripurna membahas APBD, serta mereka meninggalkan forum paripurna," kata Taufan kepada detikSulsel, Rabu (26/11/2025).
Menurut Taufan, aksi walk out pejabat Pemkot dalam rapat paripurna merusak harmonisasi antara eksekutif dan legislatif. Dia menegaskan bahwa Pemkot dan DPRD merupakan mitra sejajar sehingga harus harmonis.
"Ini tidak menggambarkan kemitraan yang sejajar dan harmonisasi kemitraan apalagi ini kan tidak beretika. Nah paripurna itu adalah rangkaian dari pembahasan-pembahasan sebelumnya," ujarnya.
Taufan Singgung Sikap Pemkot Saat RDP
Mangkirnya wali kota dan aksi walk out pejabat pemkot tersebut juga disampaikan Taufan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Kemendagri. Taufan membeberkan, pejabat pemkot walk out gegara program bantuan seragam SMA tidak disetujui DPRD.
"Saya juga angkat di forum RDP, bahwa ini terjadi sebabnya itu karena kemungkinan besar eksekutif kecewa. Karena ada program penganggarannya untuk bagian sekolah anak SMA yang tidak sejalan pikirannya dengan Dewan. Kan itu domain Pemerintah Provinsi," jelasnya.
Dia mengatakan Pemkot tidak boleh melakukan aksi walk out di rapat paripurna DPRD apapun alasannya. Menurutnya, sikap walk out menjadi preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan di daerah.
"Tapi apapun keadaannya sebenarnya tidak boleh dia walk out. Jadi tidak bisa, jadi saya garis bawah itu adalah preseden buruk dan memperlihatkan gambaran bahwa tata kelola pemerintahan di kota Parepare tidak berjalan sebagaimana mestinya," ujarnya.
Pemkot dan DPRD Harus Harmonis
Dia pun meminta Kemendagri melakukan pembinaan kepada Pemkot Parepare atas sikap tersebut. Taufan berharap pihak eksekutif dan legislatif di daerah tidak berhadapan-hadapan.
"Jadi saya minta pemerintah daerah ditegur dan dilakukan pembinaan. Tidak boleh eksekutif berhadapan-hadapan dengan legislatif. Harus tercipta harmonisasi," imbuhnya.
Keputusan Tasming tidak mengikuti paripurna penetapan APBD 2026 itu dianggap keliru. Pemerintahan yang baik itu jika hubungan kepala daerah dan DPRD terjalin harmonis.
"Salah itu. Jadi intinya begini, supaya jangan keliru, saya punya pandangan kalau pemerintahan mau baik, yang dimaksud pemerintahan itu eksekutif dan legislatif sesuai harapan masyarakat, tidak ada pilihan lain," katanya.
Simak Video "Video: Viral Guru Dipanggil Disdik Setelah Videokan Atap Sekolah Ambruk"
(hsr/hsr)