.webp)
DPRD Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) mendesak Wali Kota Tasming Hamid untuk menjatuhkan sanksi kepada Sekda, Amarun Agung Hamka yang walk out saat rapat paripurna. DPRD mengaku sudah menjelaskan terkait keputusan penolakan anggaran seragam SMA gratis.
"Saya meminta wali kota untuk memberikan sanksi kepada Sekda yang melakukan aksi WO di rapat paripurna.Kami harap Pak Wali, ini menjadi yang terakhir kalinya, ini sangat disayangkan," ujar Ketua DPRD Parepare, Kaharuddin Kadir kepada detikSulsel, Kamis (20/11/2025).
Kaharuddin mengungkapkan, keputusan DPRD terkait anggaran bantuan seragam SMA itu tidak ditolak sepenuhnya. Namun, DPRD meminta pihak Pemkot untuk menyiapkan aturan teknis sebelum mengusulkan anggarannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Titik komprominya kemarin itu kan sedikit sekali. DPRD hanya meminta siapkan regulasinya baru dianggarkan. Begitu juga petunjuk biro keuangan (Pemprov Sulsel). Itu diatur dalam perundangan," ucapnya.
Bantuan seragam itu sudah dibahas DPRD dan TAPD mulai rapat badan anggaran hingga paripurna. DPRD juga sempat melakukan rapat konsultasi bersama Sekda.
"Ini sudah dibahas dalam rapat badan anggaran, rapat koordinasi, Sekda minta konsultasi hingga kita masuk ke laporan hasil banggar. Sudah kita lalui semua mekanisme. Kalau kita sahkan kita juga nanti dianggap melakukan akrobat anggaran," pungkasnya.
Sebelumnya, Kaharuddin menilai aksi Amarun Agung Hamka yang walk out saat rapat paripurna merupakan perilaku tidak terpuji. Aksi itu juga dinilai melecehkan institusi DPRD Parepare.
"Saya sangat menyesalkan sikap walk out yang diambil Sekda Parepare. Saya menganggap Sekda dan TAPD yang hadir kemarin itu mewakili institusi Pemda. Kalau walk out ini kan itu sikap pribadi," kata Kaharuddin
DPRD juga mempertimbangkan untuk melaporkan aksi walk out Sekda dan TAPD ke Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dan Kemendagri. Dia mengungkapkan, sikap Sekda dan TAPD itu layaknya memandang remeh DPRD.
"Kita juga sedang berpikir ini untuk melaporkan ke Gubernur atau pun nanti ke Kemendagri. Ini pelecehan bagi institusi DPRD," ujarnya.
Terkait itu, detikSulsel mengonfirmasi Amarun Agung Hamka. Namun, dia memilih tak memberi tanggapan terkait polemik sikap walk out saat rapat paripurna DPRD tersebut.
"Jangan mi," singkatnya.
(asm/hsr)
