Disdik Parepare Klaim Proyek Toilet Rp 166 Juta Standar Bangunan Pemerintah

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) mengklaim anggaran proyek toilet sekolah Rp 166 juta sesuai standar bangunan pemerintah. Menurutnya, anggaran bangunan pemerintah beda dengan rumah pribadi.

"Memang kalau menurut pemahaman kita, dengan anggaran Rp 166 (juta) untuk bangunan pribadi itu memang dianggap mewah. Tapi ini kaitannya dengan bangunan pemerintah," ungkap staf pelaksana teknis Disdikbud Parepare, Andi Iswahyudi kepada detikSulsel, Selasa (11/11/2025).

Menurut Iswahyudi, proyek bangunan toilet sekolah itu melalui mekanisme hitungan. Anggaran proyek itu juga sudah termasuk pajak PPN sebanyak 12,75%.

"Dari dasar itu kan ada mekanisme hitungan-hitungan yang kita lakukan. Sudah termasuk pajak di dalam. 11 persen PPN tambah 1,75. Jadi total 12,75%," jelasnya.

Dia mengungkapkan, anggaran proyek pembangunan toilet sekolah itu disiapkan oleh Disdikbud. Kemudian besaran anggaran di setiap proyek itu diatur oleh konsultan perencana.

"Dinas ini kan cuma menyiapkan anggaran sekian miliar untuk berapa sekolah. Itu kan kami sudah petakan dalam pagu anggaran masing-masing per sekolah. Dari pagu itu lah nanti perencanaan dasarnya untuk menghitung apakah cukup ini atau tidak," jelasnya.

Iswahyudi menjelaskan, proyek toilet Rp 166 juta itu sudah sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB). Dia mengklaim itu sudah sesuai dengan biaya pembangunan mulai bagian bawah, atas, hingga fasilitas di dalam toilet.

"Mulai dari bangunan bawah sampai ke atas. Memakan biaya memang ada beberapa. Jadi nanti di dalamnya ada 2 wastafel. Jadi sesuai apa yang tertuang dalam RAB," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, proyek pembangunan toilet dengan anggaran Rp 166 juta itu dinilai terlalu besar. Bahkan DPRD membandingkan anggaran itu dengan harga rumah subsidi beserta lahannya.

"Nah ini speknya yang kami lihat dan kemudian kami melihat memperbandingkan antara anggaran WC yang dibuat di sekolah-sekolah ini dengan dengan bangunan rumah subsidi yang kurang lebih Rp 173 juta," kata Wakil Ketua Komisi II DPRD Parepare, Sappe kepada detikSulsel, Selasa (11/11).

Sappe menjelaskan, anggaran proyek toilet itu hampir setara dengan harga rumah subsidi dengan luas bangunan yang lebih besar. Rumah subsidi dijual dengan lahan, sementara toilet itu hanya bangunan saja.

"Nah di mana titik persoalan ini, kalau rumah subsidi itu ada tanahnya, ada bangunannya. Sementara kalau bangunan WC seperti ini, itu hanya bangunannya yang ada nilainya. Nilai tanahnya sudah tidak ada," jelasnya.

Olehnya itu, dia menegaskan proyek toilet dengan anggaran Rp 166 juta itu kelewatan. Dia menganggap anggaran untuk proyek toilet sekolah dengan ukuran 4x4 meter itu terlalu banyak.

"Nah dengan besaran seperti ini, tentunya dengan anggaran Rp 166 juta itu sudah kelewatan terlalu banyak. Kami anggap itu terlalu banyak," ungkapnya.