.webp)
DPRD Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) ikut menyuarakan penolakan kenaikan tunjangan DPR usai menerima demonstrasi mahasiswa. Lima pimpinan fraksi DPRD Parepare juga ikut menandatangani memorandum of understanding (MoU) terkait tuntutan dari mahasiswa Parepare.
"Sama dengan adik-adik sekalian, kami juga mengutuk dan tidak setuju gaji dan tunjangan anggota DPR RI dinaikkan dalam kondisi perekonomian yang tidak menentu," ungkap Ketua DPRD Parepare, Kaharuddin Kadir di depan massa mahasiswa, Senin (1/9/2025).
Kaharuddin mengungkapkan, mahasiswa membawa dua tuntutan untuk ditindaklanjuti ke DPR RI dan pimpinan parpol. Kedua tuntutan itu disepakati oleh semua anggota DPRD Parepare untuk ditindaklanjuti.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"DPRD Parepare hadir semua fraksi lengkap. Sepenuhnya kami mendukung aspirasi yang dibawakan oleh mahasiswa," tuturnya.
"Yang pertama mendesak untuk segera disahkan rancangan undang-undang perampasan aset dan kedua membatalkan kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI," sambung Kaharuddin.
DPRD berjanji akan segera mengawal dan mengantar langsung aspirasi itu ke DPR RI. Para legislator juga berkomitmen untuk menyampaikan aspirasi itu ke masing-masing pimpinan partainya.
"Insyaallah besok kami akan kirim rekomendasi ke DPR RI dan masing-masing partai dilampiri aspirasi adik-adik aliansi mahasiswa Parepare," ujarnya.
"Kami akan antar langsung ke pusat. Dan semua partai tadi sudah berjanji akan mengirim langsung ke partainya terkait aspirasinya," lanjutnya.
Dia menegaskan, semua Fraksi DPRD menyetujui aspirasi dan tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa. Kaharuddin mengatakan, aspirasi mahasiswa sesuai dengan pemikiran DPRD Parepare.
"Semua fraksi setuju. Semua anggota DPRD setuju dengan aspirasi adik-adik mahasiswa. Apa yang diaspirasikan mahasiswa sejalan dengan pemikiran DPRD Parepare," ungkapnya.
Dia mengapresiasi mahasiswa yang menyampaikan aspirasi dengan aman dan damai. Dia bersyukur, aksi demonstrasi Parepare tidak terjadi kericuhan seperti beberapa daerah lain.
"Luar biasa mahasiswa Parepare karena aksi ini dilaksanakan dengan damai. Aman tertib sopan santun. Hidup mahasiswa Parepare," tuturnya.
Sebelumnya diberitakan, aksi demonstrasi digelar di depan Kantor DPRD Parepare, Senin (1/9) sekitar pukul 14.20 wita. Koordinator Lapangan Aksi, Irgi menegaskan 4 tuntutan yang disuarakan oleh aliansi mahasiswa, mulai dari evaluasi kinerja Polri, mengecam tindakan represif Polri hingga menolak kenaikan tunjangan DPR.
"Kami juga mendesak agar RUU (rancangan undang-undang) perampasan aset untuk segera disahkan. Agar korupsi di Indonesia bisa teratasi," ujarnya.
Dia melanjutkan, 4 tuntutannya itu sudah disampaikan oleh DPRD agar ditindaklanjuti ke DPR RI dan pimpinan partai politik. Irgi mengatakan, aliansi mahasiswa memberi ultimatum ke DPRD agar menyampaikan aspirasi itu harus tersampaikan 2x24 jam.
"Tadi sudah ditandatangani dengan 5 fraksi DPRD dan perwakilan organisasi kemahasiswaan. Iya kami tadi mendesak agar tuntutan kami segera ditindaklanjuti. Kami beri waktu DPRD selama 2x24 jam," ujarnya.
(sar/asm)
