.webp)
Petani mengeluhkan kelangkaan pupuk subsidi di Kota Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel). Kondisi tersebut diduga terjadi karena ulah distributor yang menghambat penyaluran pupuk ke tingkat pengecer.
Kepala Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan (PKP) Parepare Wildana mengaku disorot kelompok tani karena kelangkaan pupuk. Namun dia menegaskan distribusi pupuk bukan kewenangannya.
"Kondisi minggu lalu itu tidak ada sama sekali pupuk. Saya juga selalu disorot terkait kelangkaan, tetapi kami tegaskan ini ini domain distributor dan kios," kata Wildana kepada detikSulsel, Jumat (14/3/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wildana mencurigai ada permainan di tingkat distributor. Dia menuding distributor sengaja menahan penyaluran meski belum mengetahui maksud dari ulah distributor nakal.
"Ini distributor hanya satu dan ini dia mainkan. Kasihan yang kios karena itu mereka petani juga yang punya kios," ungkapnya.
Padahal lanjut dia, pengecer di tingkat kios sudah menunggu diberi stok pupuk untuk kelompok tani. Pihak distributor tidak mendistribusikan stok yang sudah dipesan tingkat pengecer.
"Padahal sebagian kios sudah membayar misalnya sampai Rp 100 juta tetapi barang yang datang cuman Rp 50 juta dan itu pun menunggu sampai 2 minggu," jelas Wildana.
Wildana menuturkan perbuatan distributor itu tidak hanya melanggar namun juga merugikan kios selaku pengecer. Pasalnya, pihak kios juga sudah berupaya mempercepat pengadaan pupuk untuk kelompok tani yang membutuhkan.
"Padahal menurut aturan, idealnya nanti ada pupuk baru (pihak kios) bayar. Tetapi karena mereka ingin barang cepat sampai mereka bayar," paparnya.
PT Pupuk Diminta Evaluasi Distributor
Wildana mengaku sudah menyurati PT Pupuk Indonesia agar mengevaluasi distributor pupuk di Parepare. Namun PT Pupuk Indonesia hingga saat ini belum memberikan tanggapan.
"Kami sudah melakukan 2 kali upaya menyurat ke Pupuk Indonesia terkait ini distributor untuk dievaluasi kembali. Karena kewenangan dinas tidak ada di situ, tetapi tidak ada juga tanggapan," ungkap Wildana.
Dia turut menyoroti rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Parepare yang telah membahas kelangkaan pupuk subsidi ini. Wildana menganggap hasil RDP belum juga memberikan dampak dalam mengatasi persoalan ini.
"Minggu lalu saya ke DPRD untuk pertanyakan hasil RDP. Kok tidak ada tindak lanjut, malah tambah kosong pupuk di Parepare," imbuhnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya...
Ketua Komisi II DPRD Parepare Satria Parman Agus mengaku sudah menerima keluhan kelompok tani terkait kelangkaan pupuk. Pihaknya menindaklanjuti keluhan mereka setelah sempat berencana melakukan demo di kantor DKP Parepare.
"Dari kelompok tani sudah banyak mengeluh ke kami dan sempat mau demo di Dinas PKP (terkait kelangkaan pupuk)," kata Satria kepada wartawan, Kamis (13/3).
Pihaknya sedianya sudah memanggil distributor memberikan keterangan saat RDP. Hal ini setelah peran distributor turut dipertanyakan dalam menyalurkan pupuk subsidi ke tingkat pengecer.
"Ini distributor dicurigai. Kami sempat juga panggil distributor, alasannya karena mereka antri untuk membeli katanya," paparnya.
Namun Satria beranggapan penjelasan distributor seharusnya tidak bisa menjadi alasan. Dia menilai distributor seharusnya sudah memiliki gudang sendiri untuk menyimpan stok.
"Masa dia andalkan gudangnya Pupuk Indonesia. Nah jelas dia distributor dan harus punya stok sendiri," tambahnya.
Legislator Gerindra ini meminta Pemkot Parepare untuk meningkatkan pengawasan. Pihaknya juga akan tetap mengawal persoalan tersebut.
"Dari Pupuk Indonesia sudah kami panggil dan mereka bilang tidak pernah membuat pembeli menunggu," pungkas Satria.
Simak Video "Video Viral Nenek Terbaring di Ambulans Harus ke Kios untuk Beli Pupuk Subsidi"
[Gambas:Video 20detik]
(sar/sar)
