Ketua Komisi I DPRD Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) Rudy Najamuddin menyoroti sejumlah kebijakan Pj Wali Kota Parepare Akbar Ali yang dinilai tidak pro terhadap rakyat. Akbar Ali membalas kritikan itu dengan menyinggung wawasan berpikir Rudy.
Akbar merespons kritikan Rudy soal peraturan wali kota (Perwali) yang mengatur 57 titik retail di Parepare dan pemberlakuan biaya sewa bagi pedagang di kawasan kuliner Pare Beach. Dia menilai wawasan berpikir Rudy dalam melakukan kritik masih harus dibuka.
"Wawasan berpikir beliau (Rudy Najamuddin) masih harus dibuka lagi," kata Akbar saat dimintai konfirmasi detikSulsel, Minggu (1/9/2024).
Akbar menerangkan, kebijakan soal 57 titik retail tidak dibuat begitu saja. Akbar menegaskan perwali dikeluarkan karena Pemkot Parepare ingin ada peningkatan pendapatan dan investasi dengan memanfaatkan Kota Parepare yang kecil.
"Parepare wilayah kecil dan potensi pendapatannya dari jasa melalui investasi. Dengan memberikan ruang toko retail, Pemda mendapatkan pajak penerangan, parkir. Kota terang, lebih rapi, lapangan kerja lebih terbuka," ungkap Akbar.
Menurutnya, pendapatan daerah tidak akan efektif jika hanya mengandalkan toko kelontong atau usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Apalagi, kata dia, banyak pedagang yang sebenarnya bukan merupakan orang asli Parepare.
"Tapi kalau hanya pasar kelontong, sebagian besar pasar kelontong adalah masyarakat pendatang yang bukan orang Parepare. Tempat dagangan semrawut, kumuh, sulit diatur, dan pemasukan ke Pemda nggak ada," keluhnya.
Sementara terkait kebijakan di Pare Beach, Akbar menegaskan penarikan biaya sewa dilakukan atas berbagai pertimbangan. Termasuk karena selama ini aset Pemda tersebut tidak terawat dan tidak berdampak pada pendapatan daerah.
"Aset bertahun-tahun digratiskan, tetapi kerusakannya, perbaikannya, masih ditanggung Pemda. Anggaran Pemda untuk dinikmati oleh semua warga bukan hanya dinikmati pemakai lapak Pare Beach," ketus Akbar.
"Pare Beach sudah gratis bagi pedagang tetapi WC aja mereka tidak bisa rawat. Mereka berdagang dapat untung tetapi tidak peduli aset Pemda," imbuhnya.
Lebih lanjut, Akbar turut menanggapi soal Rudy yang meminta Kemendagri untuk menggantinya sebagai Pj Wali Kota. Akbar mengaku siap mengikuti keputusan dari Kemendagri apa pun itu.
"Saya melaksanakan perintah. Kewenangan penarikan saya tergantung penuh di Pak Tito karena pertanggungjawaban saya sebagai Pj Wali Kota kepada Mendagri melalui gubernur sebagai GWPP (Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat)," tegasnya.
Simak kritikan Ketua Komisi I DPRD Parepare di halaman selanjutnya.
(asm/hsr)