Pengangguran di Parepare Didominasi Lulusan SMK, BPS Ungkap Penyebabnya

Pengangguran di Parepare Didominasi Lulusan SMK, BPS Ungkap Penyebabnya

Muhclis Abduh - detikSulsel
Senin, 01 Jul 2024 18:01 WIB
Ilustrasi Pencari Kerja
Foto: Ilustrasi pencari kerja. (Dadang Hermansyah/detikJabar)
Parepare -

Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) tahun 2023 mencapai 5,86 persen atau naik 0,26 persen. Lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) disebut menjadi penyumbang terbesar angka pengangguran.

"TPT di Kota Parepare cenderung mengalami penurunan dalam empat tahun terakhir. Namun, tren penurunan tersebut tidak terjadi di tahun 2023 karena TPT Parepare mencapai 5,86 persen, naik 0,26 persen dibandingkan tahun sebelumnya," kata Kepala BPS Parepare Suparno Pani kepada detikSulsel, Senin (1/7/2024).

Jika dilihat dari sisi pendidikan, kata Suparno, pengangguran yang mempunyai pendidikan SMK merupakan penganggur terbanyak, yaitu 10,71 persen. Pengangguran yang merupakan lulusan SMA juga cukup besar di Parepare, yaitu 8,59 persen.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Adanya pengangguran pada lulusan SMK mengindikasikan adanya ketidakcocokan antara kemampuan yang diperoleh dari pendidikan di sekolah kejuruannya dengan kebutuhan dunia kerja," terangnya.

Suparno menguraikan, TPT merupakan rasio pengangguran terhadap seluruh penduduk yang masuk dalam kategori angkatan kerja. TPT mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak terserap oleh lapangan usaha di pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja.

ADVERTISEMENT

"TPT Kota Parepare pada Agustus 2023 sebesar 5,86 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 5 hingga 6 orang penganggur. Pada Agustus 2023 angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,26 persen poin bila dibandingkan dengan kondisi Agustus 2022," rincinya.

Pihaknya mengaku telah berkomunikasi dengan Pemkot Parepare agar melakukan perbaikan sistem pendidikan di jenjang menengah kejuruan. Hal ini agar daya serap tenaga kerja dari lulusan SMK bisa lebih tinggi.

"Setelah kami komunikasikan dengan Kadis UMKM dan tenaga kerja memang betul diamini data kami, mengakui tamatan SMK dan SMA tidak bisa diserap dengan peluang lapangan kerja yang ada di Parepare," ujarnya.

Tantangannya, kata Suparno, Parepare merupakan kota yang menjadi pusat niaga. Dengan demikian keahlian yang dibutuhkan juga berbeda dengan daerah lain yang ada di Sulsel.

"Di Parepare ini sebagai kota niaga sehingga butuh skill yang berbeda pada saat mereka menempuh pendidikan formal," papar Suparno.

Terpisah, Kabid Penempatan dan Pelatihan Disnaker Kota Parepare La Ode Arwah Rahman mengakui SMK menjadi penyumbang terbesar TPT di Parepare pada tahun 2023 lalu. Namun jumlah TPT tersebut diklaim sudah cenderung turun jika dibandingkan tahun 2022 lalu.

"Memang kalau berdasarkan data BPS ya itu dominan pengangguran dari sisi pendidikan itu SMK, tetapi sebenarnya itu sudah turun. Jadi di tahun 2022 itu angka TPT SMK lebih tinggi dan turun di tahun 2023," papar La Ode Arwah.

Dia menguraikan penyebab sehingga SMK menyumbang TPT tertinggi karena jumlah SMK di Kota Parepare ada 12 sekolah, termasuk negeri maupun swasta dan kurikulum mereka 70 persen memang dididik bekerja untuk orang lain atau di sektor formal. Hanya 15 persen dididik untuk wirausaha mandiri.

"Jadi 70 persen dari 12 SMK mengapa tinggi karena didik bekerja di perusahaan, bukan dididik untuk UMKM. Sementara kita bukan kota investasi, kita kota UMKM. Jadi mau diambil tetapi keterbatasan UMKM juga merekrut," imbuhnya.

Disnaker selama tiga tahun terakhir berupaya mengatasi pengangguran ini melalui pemberian kompetensi untuk menjembatani gap antara demand dan supply. Kompetensi yang diberikan untuk menjembatani gap antara kebutuhan skill baru di dunia kerja dengan kompetensi tenaga kerja kita, baik dalam hal kualitas maupun kuantitas.

"Makanya, ada beberapa kegiatan pelatihan disnaker terkait ini misal branding produk, digital marketing, konten creator, pelatihan video grafis. Kendala yang dihadapi anggaran untuk pelatihan untuk menjawab masalah masalah ketenagakerjaan terbatas," jelasnya.




(sar/hsr)

Hide Ads