.webp)
Sebanyak lima bakal calon wali kota (cawalkot) mengikuti tahapan fit and proper test atau uji kelayakan di DPD PKS Kota Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel). Dari lima figur, ada di antaranya Ketua Gerindra Parepare Surianto dan Ketua NasDem Parepare Faisal Andi Sapada.
"Sudah mulai berjalan fit and proper test-nya. Sudah selesai Pak Tasming, Pak Taqyuddin, dan hari ini ada Pak Surianto, Pak Faisal Andi Sapada dan H Muhammad Zaini," kata Ketua DPD PKS Parepare Muh Samsir Husain kepada detikSulsel, Jumat (26/4/2024).
Samsir menjelaskan uji kelayakan yang dilaksanakan oleh DPW PKS Sulsel di Makassar sejak 22-26 April 2024. Kelima kandidat ditanyakan seputar pasangan atau wakil serta koalisi partai yang akan dibangun untuk mencukupkan dukungan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kandidat ditanya terkait pasangan, siapa yang akan mereka gandeng sebagai wakil wali kota. Juga ditanya koalisi yang akan dibangun karena kan dari PKS itu 2 kursi dan masih butuh 3 kursi untuk bisa mengusung calon di Pilwalkot," bebernya.
Selanjutnya kata Samsir, dalam proses uji kelayakan itu kandidat didalami perihal pendanaan atau ongkos politik. Sebab dalam proses untuk sosialisasi dan tahapan di Pilwalkot membutuhkan biaya politik.
"Kita tanyakan juga bagaimana pendanaan atau cost politik. Ini unsur yang penting juga dalam proses untuk menuju ke Pilwalkot," beber Samsir.
Terakhir kata dia, akan disampaikan proses survei yang dilakukan oleh PKS. Proses survei penting untuk melihat sejauh mana tingkat popularitas dan elektabilitas kandidat.
"Proses survei itu akan dilaksanakan pada bulan Mei. Ini tahapan yang penting juga untuk melihat kualitas dari calon karena semua partai tentu ingin menang," tegasnya.
Dia menegaskan ada sejumlah kandidat yang juga melakukan komunikasi agar bisa mendaftar tahap kedua. Namun dia menuturkan akan menuntaskan terlebih dahulu proses uji kelayakan dari 5 bakal calon sebelumnya.
"Sebenarnya ada yang mau daftar tetapi kami sampaikan kami selesaikan yang 5 dulu ini. Apabila dari 5 calon ini tidak ada yang memenuhi syarat, maka kemungkinan kita minta petunjuk dari DPW apakah bisa membuka lagi tahapan tahap 2," jelasnya.
(sar/asm)
