.webp)
"Hasil audit laporan dana kampanye peserta Pemilu 2024 sudah kami umumkan dan bisa dicek di website KPU Parepare. Kalau di laporan seperti itu (Golkar terbanyak pengeluaran dana kampanye)," kata Komisioner KPU Parepare Nur Islah kepada detikSulsel, Senin (15/4/2024).
Berdasarkan pengumuman nomor 716/PL.01.7.Pu/7372/2024 yang dikeluarkan KPU Parepare tentang audit laporan dana kampanye peserta Pemilu 2024, terlihat Golkar menjadi partai dengan pengeluaran terbesar dengan jumlah Rp 285 juta. Menyusul Golkar ada partai PKS yang tercatat mengeluarkan dana kampanye Rp 10,8 juta.
Selanjutnya ada PAN yang mengeluarkan dana kampanye Rp 5,7 juta, Gelora sebesar Rp 5,5 juta, Gerindra Rp 1,1 juta, dan NasDem sebanyak Rp 1 juta.
"Terkait dana kampanye yang dikeluarkan partai bisa ditanyakan langsung ke parpol. Yang jelas parpol harus melaporkan dan ada batas waktu melaporkan dana kampanye," jelasnya.
Ketua DPD II Golkar Parepare Erna Rasyid mensyukuri dengan pengeluaran dana kampanye yang besar tersebut berbanding lurus dengan capaian kursi mereka di DPRD Parepare. Tercatat hanya Golkar satu-satunya partai yang mendapatkan 5 kursi dan mempertahankan posisi ketua DPRD Parepare.
"Alhamdulillah biaya kampanye yang besar bisa berimplikasi pada perolehan suara kami. Dan ini di Pileg butuh perjuangan pasti biaya yang tidak sedikit dan itu bagian sosialisasi ke masyarakat," kata dia, terpisah.
Namun dia memaparkan perjuangan dengan dana besar tidak selalu berimplikasi hasil yang maksimal. Makanya, kata dia, selain upaya juga perlu adanya doa agar perjuangan mendapatkan hasil yang bagus.
"Karena banyak juga yang punya dana besar tetapi tidak mendapatkan suara yang diinginkan. Jadi langkah hidup ada faktor x (dari ketentuan Allah SWT)," terangnya.
Sebelumnya KPU Parepare juga mengungkap tiga parpol dinyatakan tidak patuh karena tidak menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) maupun Laporan Awal Dana Kampanye (LADK). Tiga partai tersebut yakni Perindo, Garuda, dan Partai Buruh.
"Ada 2 parpol tidak menyerahkan LADK dan LPPDK, terus ada 1 parpol yang tidak menyerahkan LPPDK-nya dan 1 parpol telat menyerahkan LPPDK," kata Komisioner KPU Parepare Nur Islah kepada detikSulsel, Senin (15/4).
(asm/hmw)
