.webp)
Calon jemaah haji (CJH) asal Kota Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel) melapor ke DPRD Palopo usai terancam tidak dapat berangkat ke tanah suci tahun depan. Hal ini lantaran Kota Palopo diinformasikan tidak mendapat kuota haji 2026.
Para CJH tersebut datang menyampaikan aspirasinya dalam rapat dengar pendapat (RDP) di gedung DPRD Palopo, Kamis (13/11/2025) sekitar pukul 09.50 Wita. Mereka disambut Ketua DPRD Palopo Darwis dan beberapa legislator lainnya.
"Jadi kami datang ke kantor DPRD ini untuk menyampaikan aspirasi calon jamaah haji yang sudah siap ini berangkat tahun 2026," kata CJH Palopo, Mustakim kepada detikSulsel, Kamis (13/11).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mustakim menuturkan, kedatangan CJH ke DPRD akibat adanya isu yang menyebut Palopo tidak kebagian kuota haji 2026. Dia berharap DPRD Palopo menyampaikan aspirasi calon jemaah ke tingkat provinsi hingga pusat.
"Kami datang ke kantor DPRD ini menyampaikan agar calon jamaah haji Kota Palopo yang siap berangkat tahun 2026, yang administrasinya sudah lengkap semua, bahkan sudah ada yang selesai mengurus kesehatannya itu tetap berangkat di tahun 2026," jelasnya.
Dia mengaku masih tidak percaya Palopo dilaporkan tidak kebagian kuota haji 2026. Namun dia optimis aspirasi para calon jemaah haji bisa direalisasikan sehingga bisa berangkat tahun depan.
"Mudah-mudahan itu dapat didengar bahkan ke tingkat pusat, sehingga insyaallah Kota Palopo tahun 2026 tetap mendapatkan kuota haji, seperti tahun-tahun sebelumnya," tambahnya.
Sementara itu, ketua DPRD Palopo, Darwis menegaskan pihak akan menyampaikan langsung aspirasi CJH ke Kementerian Agama (Kemenag) Sulsel. Menurutnya, ketiadaan kuota haji Palopo tahun depan adalah sesuatu yang janggal.
"Jadi katanya kuota untuk Palopo ini nol nah ini yang mau kita klarifikasi ke provinsi, insyaallah kita akan berangkat ke provinsi klarifikasi terkait hal ini. Tapi kami di DPRD tidak yakin kalau ada di salah satu kabupaten/kota yang kuotanya betul-betul dihabiskan, paling tidak kuota ini seperti yang tahun lalu," ungkap Darwis.
Darwis mengaku heran dengan situasi itu saat kuota haji Sulsel pada 2026 meningkat dibanding tahun sebelumnya. Dia menekankan, pembagian kuota haji semestinya menerapkan asas pemerataan dan keadilan.
"Di Sulawesi Selatan inikan ada penambahan kurang lebih 2.000 kalau tidak salah itu. Nah justru kami berharap itu ditambah juga di Kota Palopo, bukan malah di-nol-kan. Nah kalau kita mau bagi habis itu penambahan 2.000, bagian masing-masing 24 kabupaten/kota ini masing-masing 83 orang," paparnya.
"Nah masa kita mau nol dalam hal ini, nah kita mengacu kepada asas pemerataan saja, karena jangan sampai negara yang mengedepankan asas pemerataan dan keadilan ini," tambah Darwis.
Sebelumnya diberitakan, Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Sulsel Ikbal Ismail mengakui ada 6 kabupaten dan kota di Sulsel yang tidak mendapat kuota haji. Hal ini dikarenakan adanya aturan baru dari Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj).
"Jadi ada 6 daerah yang terdampak (tidak berangkat haji karena tidak kebagian kuota) yakni Toraja, Toraja Utara, Enrekang, Palopo, Luwu dan Selayar," ucap Ismail.
(sar/sar)
