Jeritan 1.490 Petugas Keagamaan Palopo Belum Terima Insentif 6 Bulan

Palopo -

Pemkot Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel), belum memberikan kepastian pembayaran insentif 1.490 petugas keagamaan yang menunggak 6 bulan. Kondisi itu membuat petugas keagamaan menjerit karena bingung memenuhi kebutuhan hidupnya.

Insentif ribuan tersebut menunggak sejak Oktober 2023 hingga Maret 2024. Padahal, upah tiap bulan yang diterima petugas keagamaan dianggap tidak seberapa.

"Padahal kita setiap bulan itu cuma Rp 300 ribu ji didapat," kata salah seorang guru mengaji Agusriana kepada detikSulsel, Selasa (12/3/2024).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Agustiana berharap Pemkot Palopo bisa memberikan solusi. Dia khawatir jika kondisi ini berlarut-larut bisa berdampak pada pengembangan pendidikan keagamaan.

"Kita cuma bisa berharap Pemkot bisa bayar segera, karena kami juga ini punya keluarga, itu saja," ujarnya.

Namun Agustiana berkomitmen tetap berusaha menjalankan tanggung jawabnya. Dia dan rekannya yang lain menanti haknya dibayarkan.

"Tetap mengajar seperti biasa, meskipun kami belum dibayar," tambah Agustiana.

Diketahui, 1.490 petugas keagamaan di Palopo terbagi dalam berbagai jenis pekerjaan. Rinciannya, 772 guru mengaji, 772 imam masjid, 12 orang pasraman, 4 pinandita, 220 guru sekolah minggu, 96 penyelenggara jenazah, dan 30 petugas UKS.

Insentif yang mereka terima tiap bulan pun bervariasi. Khusus imam masjid dan guru mengaji memiliki insentif Rp 300.000, sedangkan pasraman dan pinandata Rp 250.000 per orang.

Sementara guru sekolah minggu memiliki insentif Rp 250.000 per orang. Penyelenggara jenazah Rp 150.000 dan petugas UKS insentifnya Rp 200.000.

"Kalau terkait dengan insentif keagamaan, memang belum ada terbayarkan sejak triwulan 2023," kata Kabag Kesra Pemkot Palopo Lukman yang dikonfirmasi terpisah.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Kemampuan Anggaran Minim

Lukman berdalih dokumen administrasi pembayaran petugas keagamaan sedianya sudah disiapkan. Dia sisa menunggu alokasi anggarannya.

"Sebenarnya kami sudah selesai dokumennya, hanya karena kondisi keuangan daerah yang belum memungkinkan untuk membayar 1.490 petugas keagamaan," ujar Lukman.

Menurut Lukman, insentif petugas keagamaan bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD). Namun penerimaan Pemkot Palopo sejak 2023 belum memenuhi target.

"Sumber pembayarannya kan dari PAD, 2023 lalu seperti ada asumsi PAD yang tidak masuk sehingga itu berimplikasi atau berdampak pada pembayaran petugas keagamaan," ungkapnya.

Namun Lukman tidak memberi kejelasan kapan anggaran pembayaran insentif yang menunggak itu bisa dicairkan. Dia berharap petugas keagamaan sabar bersabar.

"Semoga saja yang 2023 itu masuk utang belanja. Kami sih berharapnya ini bisa terbayarkan, tapi kembali lagi ke kondisi keuangan, kalau dananya tersedia pasti pemerintah bayar," pungkas Lukman.