500 Kader KB Kota Palopo Tuntut Honorarium Belum Dibayar Selama 6 Bulan

500 Kader KB Kota Palopo Tuntut Honorarium Belum Dibayar Selama 6 Bulan

Rachmat Ariadi - detikSulsel
Kamis, 07 Mar 2024 13:01 WIB
Kader KB saat mendatangi Kantor Wali Kota Palopo (Rachmat Ariadi/detikSulsel)
Foto: Kader KB saat mendatangi Kantor Wali Kota Palopo (Rachmat Ariadi/detikSulsel)
Palopo -

Sebanyak 500 Kader Keluarga Berencana (KB), Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan tenaga Posyandu Kota Palopo hari ini mendatangi Kantor Wali Kota Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel). Mereka menuntut honorarium atau upah yang belum dibayarkan selama 6 bulan.

"Kami ada 500 orang kader KB sama TPK dan tenaga Posyandu, kami datang menuntut hak kami," kata salah seorang kader KB Ratna kepada detikSulsel, Kamis (7/3/2024).

Ratna mengungkapkan upah yang tidak dibayarkan mulai Oktober 2023 hingga Maret 2024. Padahal, kata dia, untuk honorarium kader KB besarannya hanya Rp 300 ribu per bulannya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sudah 6 bulan tidak dibayar mulai Oktober tahun lalu. Honor kami sangat kecil, Rp 300 ribu per bulan. Tapi sudah honor kami kecil, beban kerja kami berat terlambat lagi pembayarannya," ungkapnya.

Dia mengutarakan, dirinya sangat menyayangkan keterlambatan pembayaran honor yang dilakukan Pemkot Palopo. Dia pun bersama kader KB lainnya akan melakukan aksi mogok bekerja selama honor tersebut tidak dibayar Pemkot Palopo.

ADVERTISEMENT

"Kita sangat butuh karena sudah mau bulan Ramadan, kita terus dijanji tapi tidak ada. Pokoknya kalau honor kami belum dibayarkan, kami tidak akan bekerja untuk sementara," ucapnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB (DPPKB) Palopo Samsil mengatakan dirinya sudah memasukkan pembayaran honor kader KB itu sebagai utang belanja Pemkot Palopo. Hingga saat ini dirinya juga masih menunggu laporan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk membayar 500 kader KB Palopo.

"Saya sudah masukkan pembayaran honor kader KB ke keuangan, untuk dinyatakan sebagai utang belanja. Tapi kan sementara ini masih audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," ujarnya.

Samsil belum mengetahui secara pasti pembayaran honor kader KB tersebut. Pasalnya, pihaknya juga masih menunggu status pembayaran honor dimasukan dalam utang belanja atau tidak.

"Kita tidak bisa janjikan kapan, karena itu tergantung BPK. Kalau BPK masukan sebagai utang belanja kita bayar, kalau tidak berarti hangus,"tandasnya.




(hmw/hmw)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads