.webp)
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) akan memperketat peredaran minuman beralkohol (minol). Regulasinya dibahas dalam Rapat Paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) bersama DPRD Makassar.
Wali Kota Makassar Munafri 'Appi' Arifuddin mengatakan kondisi masyarakat yang terus berubah menuntut penyesuaian aturan. Ia menegaskan pengawasan peredaran minol harus diperketat agar tidak tidak menjadi kebiasaan masyarakat.
"Kondisi masyarakat yang terus berubah, tentu dibutuhkan penyesuaian lewat aturan," kata Appi usai Rapat Paripurna di Aula Sipakatau Balaikota Makassar, Senin (2/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pembahasan regulasi tersebut diarahkan untuk memperkuat pengendalian distribusi dan penjualan minol. Mulai dari pembatasan usia konsumen, pengaturan lokasi dan waktu penjualan, hingga pengawasan terhadap potensi peredaran ilegal.
"Minol ini kan memang harus menjadi perhatian kita karena jangan sampai minuman beralkohol ini dianggap menjadi sebuah kebiasaan. Itu yang kita tidak inginkan. Karena banyak sekali kaidah-kaidah yang membatasi peredaran minol ini," lanjutnya.
Appi menjelaskan, pengawasan harus memastikan ketentuan mengenai batas usia serta lokasi penjualan, termasuk jarak dari fasilitas masyarakat seperti sekolah. Ia juga menekankan potensi masuknya minol ilegal melalui berbagai jalur distribusi, seperti jalur laut dan wilayah kepulauan di Makassar.
"Kota terbuka, masuk lewat kapal laut dan sebagainya, ya harus menjadi kontrol kita," tegas Appi.
Sementara itu, Juru Bicara Komisi A DPRD Kota Makassar, Rachmat Taqwa Qurais, menjelaskan bahwa usulan Ranperda tersebut diarahkan untuk menggantikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2014 yang dinilai perlu diperbarui. Dengan diperbarui akan selaras dengan perkembangan regulasi nasional, sistem perizinan berusaha, serta dinamika perdagangan minol saat ini.
Menurutnya, pembaruan regulasi tersebut menjadi kebutuhan untuk memperkuat pengawasan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Ia menilai perkembangan pola perdagangan, termasuk pemesanan melalui media sosial dan layanan pengantaran, menghadirkan tantangan baru dalam pengawasan peredaran minol di Makassar.
"Pengawasan harus dilaksanakan dengan memperhatikan pembatasan dan larangan perdagangan minuman beralkohol berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk verifikasi usia dan keterlacakan kegiatan usaha," ucap Rachmat.
Rachmat menambahkan, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial, dibutuhkan pembagian tugas dan kewenangan yang jelas antara perangkat daerah. Khususnya bidang perdagangan, pelayanan perizinan, pariwisata, kesehatan, serta Satpol PP, serta koordinasi dengan kepolisian, BPOM, dan Bea Cukai.
"Sebab, perubahan parsial berpotensi menyisakan ketidaksinkronan antara ketentuan lama dengan sistem pengaturan yang berlaku saat ini," tuturnya.
Dia menguraikan tujuh kelompok materi muatan Raperda tersebut. Yakni ketentuan umum, penggolongan minol dan legalitas usaha, pengendalian lokasi dan waktu penjualan, pengawasan berbasis risiko, tindak lanjut hasil pengawasan, koordinasi pengawasan, serta ketentuan peralihan dan penutup.
"Regulasi ini, kita harapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, tetapi juga memastikan perlindungan masyarakat dan ketertiban umum tetap menjadi perhatian utama," pungkasnya.
