.webp)
Wali Kota Makassar Munafri 'Appi' Arifuddin meminta camat dan lurah untuk bekerja maksimal dengan meningkatkan pelayanan publik. Appi lantas menyentil camat dan lurah yang cuma datang dan absen di kantor tanpa turun ke lapangan menemui warga.
Hal itu disampaikan Appi saat memimpin rapat koordinasi bersama camat dan lurah di Ruang Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, Senin (5/10/2026). Appi menegaskan tugas camat dan lurah tidak berhenti pada kehadiran, absensi, maupun penyelesaian administrasi.
"Datang, absen, terima gaji, selesai. Padahal yang dibutuhkan adalah dari diangkat menjadi lurah atau camat, lalu diberikan hak-hak yang melekat pada dirinya, harusnya di sana dibangun integritas untuk memastikan sebagai contoh kepada seluruh bawahan yang ada di sana," sindir Appi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Appi meminta camat dan lurah tidak hanya bekerja dari balik meja. Pemimpin wilayah harus turun langsung melihat kondisi warga sehingga persoalan dapat dipahami dan program benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
"Jangan sampai kegiatan itu hanya berlalu begitu saja. Kegiatan itu tidak hanya memberikan atau menghabiskan anggaran saja, setelah itu tahun depan diulangi lagi," tuturnya.
"Yang kita harapkan bagaimana program-program ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat yang ada di dalamnya," sambung Appi.
Dia menyebut pemerintah kini harus melangkah menuju impactful governance. Dalam konsep ini, pemerintah berperan sebagai orkestrator, bukan sekadar pelaksana program.
"Bukan hanya governance, tapi kita one step ahead, yaitu impactful governance. Pemerintahan yang berdampak langsung kepada masyarakat," tegasnya.
Appi juga meminta warga dilibatkan sebagai co-creator, bukan sebatas penerima program. Pelibatan itu dimaksudkan agar solusi dibangun bersama pemerintah.
"Masyarakat harus ikut sebagai co-creator bersama-sama dengan pemerintah. Artinya, masyarakat terlibat, dilibatkan untuk bersama-sama," tegasnya.
Di sisi lain, dia turut menyoroti metode kerja birokrasi yang masih sektoral. Dia mencontohkan sampah di wilayah perbatasan yang tak diambil karena dianggap bukan wilayah kecamatan setempat.
"Misalnya ada persoalan sampah yang ada di sana, padahal cuma menyeberang. Satgas dari satu wilayah tidak mau ambil karena menganggap itu wilayah kecamatan lain. Kolaborasi dibutuhkan bersama-sama," katanya.
Appi meminta inovasi di setiap wilayah tidak berhenti pada kegiatan atau produk. Inovasi harus memberi hasil yang dirasakan warga.
"Dan inovasi ini bukan cuma output, tapi outcome yang harus muncul di sana," tegas Appi.
Transparansi dalam penyaluran bantuan juga dinilai Appi sebagai aspek yang perlu diperhatikan. Contohnya bantuan kandang ayam, yang pengelolaan dan dampaknya bagi ekonomi keluarga harus dipastikan.
"Pada saat turun ke masyarakat untuk membagi-bagi, tidak boleh berbeda-beda. Ini harus kita pastikan," terang Appi.
Appi menyebut tuntutan warga terhadap pelayanan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar kian tinggi, mulai dari lebih cepat, mudah, adil, hingga transparan. Karena itu, ukuran keberhasilan pemerintah harus ikut berubah.
"Pemerintah tidak boleh lagi berhenti hanya pada tahap input, output, atau sekadar outcome. Indikator keberhasilan sejati terletak pada public value dan impact yang dirasakan langsung oleh masyarakat," jelasnya.
Dia menegaskan transformasi menuju impactful governance menjadi arah kepemimpinan Pemkot Makassar lima tahun ke depan. Dia ingin camat dan lurah menerjemahkannya dalam kerja di wilayah masing-masing.
"Sehingga kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat dan pembangunan tidak berhenti sebagai kegiatan administratif semata," pungkas Appi.
