Walkot Makassar Minta Pertamina Aktifkan Semua Nozzle SPBU-Antrean Bus Diatur

Wali Kota Makassar Munafri 'Appi' Arifuddin meminta PT Pertamina Regional Sulawesi untuk mengaktifkan seluruh nozzle di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk mengurai antrean panjang kendaraan yang kian parah. Selain itu, kendaraan besar seperti truk hingga bus diatur jadwal pengisiannya agar tidak menimbulkan kemacetan di jalanan.

Permintaan tersebut disampaikan Appi saat mendatangi Kantor PT Pertamina Regional Sulawesi di Jalan Garuda, Makassar, Jumat (11/9/2026). Kedatangannya merupakan respons atas keluhan masyarakat terkait antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) yang kian parah.

"Tujuan kami ke sini bagaimana solusi. Tolong pihak Pertamina dan pengelola SPBU carikan jalan keluar. Jangan masyarakat umum yang jadi korban," tegas Appi.

Menurutnya, penyelesaian persoalan antrean tidak cukup hanya dengan memastikan ketersediaan stok BBM. Pelayanan di SPBU juga perlu diperbaiki agar kendaraan dapat dilayani lebih cepat dan tertib.

Salah satu langkah yang dinilai efektif adalah mengaktifkan seluruh nozzle yang tersedia serta menambah jumlah petugas operator. Appi mencontohkan, terdapat SPBU yang memiliki empat dispenser, namun hanya dilayani satu orang petugas.

"Antrean mengular karena keterbatasan petugas, misalnya empat dispenser di SPBU hanya dijaga oleh satu orang. Perlu penambahan petugas agar setiap nozzle aktif agar memotong waktu tunggu kendaraan," tuturnya.

Selain mengoptimalkan nozzle, Appi meminta adanya pengaturan kendaraan berdasarkan jenis dan kebutuhan pengisian BBM. Kendaraan pribadi, kendaraan ekspedisi, hingga bus, menurutnya, perlu memiliki alur pengisian yang lebih teratur.

"Jenis kendaraan, alur pengisian, cluster untuk menghindari antrean, termasuk waktu kendaraan masuk untuk pengisian. Ini harus diatur jadwalnya," tambahnya.

Appi menilai antrean BBM yang terjadi saat ini bukan persoalan biasa. Dampaknya tidak hanya dirasakan warga yang hendak mengisi bahan bakar, tetapi juga mulai mengganggu mobilitas masyarakat, kegiatan ekonomi, pelayanan publik hingga operasional pemerintahan.

"Kita bicara kebutuhan masyarakat. Ini soal kemaslahatan orang banyak, jangan korbankan masyarakat," tegasnya.

Ia meminta Pertamina memberikan penjelasan mengenai kondisi yang sebenarnya terjadi, termasuk apakah persoalan tersebut berkaitan dengan distribusi, ketersediaan stok, perubahan kebijakan BBM atau faktor lainnya. Menurut Appi, informasi yang jelas diperlukan agar pemerintah kota dapat membantu Pertamina melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

"Kami ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi. Apakah ini persoalan distribusi atau apa, supaya kami juga bisa turun ke masyarakat untuk menyosialisasikan ini dengan baik," katanya.

Selain mengatur antrean di dalam Kota Makassar, Appi mengusulkan agar SPBU di wilayah penyangga, khususnya Kabupaten Maros dan Gowa, dapat dioptimalkan sebagai buffer zone. Menurutnya, kendaraan besar tidak semestinya seluruhnya masuk ke pusat Kota Makassar hanya untuk mendapatkan BBM.

"Kalau tidak ada kepastian, antrean akan terus begini, merugikan masyarakat. Kalau sudah sampai empat lapis, menurut saya sudah menutup jalan karena tidak ada yang mengatur prioritas. Akhirnya hanya mengular," ujarnya.