.webp)
Pemkot Makassar memberlakukan kebijakan pembelajaran daring bagi peserta didik mulai jenjang PAUD, TK, SD dan SMP hingga 19 September 2026. Kebijakan ini diambil sebagai langkah taktis menghadapi antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang kian parah.
"Saya sudah instruksikan ibu Kadis Pendidikan keluarkan edaran agar siswa PAUD sampai SMP sekolah daring mulai besok," ujar Wali Kota Makassar, Munafri 'Appi' Arifuddin dalam keterangannya, Jumat (11/9/2026).
Berdasarkan surat edaran Dinas Pendidikan, kebijakan pembelajaran daring ini berlaku mulai 12-19 September 2026. Appi mengatakan kebijakan pembelajaran daring merupakan salah satu langkah responsif untuk mengurangi mobilitas masyarakat di tengah kondisi antrean BBM yang masih terjadi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Langkah ini, bagian dari respons Pemkot Makassar terhadap berbagai aspirasi dan masukan masyarakat, khususnya para orang tua murid yang turut merasakan dampak dari kondisi antrean BBM," tambah Appi.
Orang nomor satu Kota Makassar itu menyebutkan kebijakan sekolah daring tersebut diambil menyusul panjangnya antrean kendaraan di sejumlah SPBU yang berdampak terhadap kelancaran mobilitas masyarakat dan aktivitas di sejumlah ruas jalan di Kota Makassar.
"Melalui kebijakan ini, aktivitas belajar mengajar tetap berjalan tanpa mengharuskan siswa melakukan perjalanan dari rumah menuju sekolah, sehingga mobilitas kendaraan pada jam-jam sekolah dapat kita tekan," jelasnya.
Appi berharap penyesuaian sementara tersebut dapat membantu mengurangi penggunaan BBM harian masyarakat sekaligus mengurai kepadatan kendaraan yang menumpuk di sejumlah titik SPBU.
"Ini kita lakukan sebagai langkah taktis untuk merespons kondisi antrean BBM yang terjadi. Kita ingin aktivitas masyarakat tetap berjalan, tetapi di sisi lain mobilitas yang tidak terlalu mendesak bisa kita tekan sementara," terang Appi.
Menurutnya, kebijakan tersebut bukan berarti menghentikan proses pendidikan. Pembelajaran tetap dilaksanakan dengan memanfaatkan sistem daring sehingga peserta didik tetap memperoleh layanan pendidikan dari rumah.
Appi menegaskan, adanya pemberlakuan sekolah daring di Kota Makassar beberapa waktu ke depan dapat mengurangi mobilitas kendaraan secara signifikan, terutama pada jam-jam sibuk, tanpa mengganggu pelayanan publik yang bersifat penting dan mendesak.
"Edaran akan berlaku mulai berlaku pada 12 September 2026 hingga beberapa hari ke depan, dengan evaluasi menyesuaikan perkembangan kondisi antrean dan pasokan BBM," tuturnya.
Ia menegaskan, langkah ini bersifat penyesuaian sementara sembari menunggu kondisi distribusi dan ketersediaan BBM kembali normal. Dengan berkurangnya mobilitas pelajar dan sebagian aktivitas perkantoran, pemerintah berharap konsumsi BBM harian masyarakat dapat ditekan, sekaligus membantu mengurangi penumpukan kendaraan di SPBU.
"Ini, upaya Pemkot Makassar untuk merespons langsung kondisi yang dirasakan masyarakat," tutup Appi.
Diketahui, Appi mendatangi Kantor PT Pertamina Regional Sulawesi di Jalan Garuda, Makassar dan turun langsung meninjau kondisi sejumlah SPBU di lapangan. Salah satu SPBU yang didatangi berada di Jalan Ratulangi, Kecamatan Mamajang.
Antrean di SPBU Kian Parah
Antrean panjang di sejumlah SPBU Kota Makassar kian parah dan mengular hingga ke badan jalan. Warga mengaku antre bukan karena panic buying tapi lantaran ingin mengisi kebutuhan BBM kendaraan yang sudah habis.
Pantauan detikSulsel di SPBU Pengayoman, Kecamatan Panakkukang, Makassar, Jumat (11/9) sekitar pukul 11.03 Wita, antrean terjadi baik motor maupun mobil. Terlihat 5 petugas kepolisian berada di depan SPBU mengatur arus lalu lintas.
Tak hanya itu, mereka turut mengarahkan kendaraan yang ikut mengantre. Sedangkan 2 orang dari personel TNI berada di dalam SPBU Pengayoman mengatur langsung kendaraan mobil yang hendak masuk jalur pengisian BBM.
Salah satu pengendara, Dg Naba mengaku ikut antre karena murni kehabisan bensin. Dia khawatir melanjutkan perjalanan dan motornya mogok di tengah jalan.
"Saya tidakji, tidak panik saya, cuma untuk isi kebutuhan," kata Dg Naba kepada detikSulsel di lokasi.
