.webp)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), mempersiapkan penetapan status tanggap darurat bencana kekeringan. Status ini dipersiapkan di tengah ancaman bencana yang terjadi saat musim kemarau.
"Kemungkinannya antara bulan 5 (Mei) sampai bulan 10 (Oktober) kita status tanggap darurat. Nah kita ketahui bahwa status tanggap darurat adalah status tertinggi dalam kebencanaan," kata Kepala BPBD Makassar M Fadli Tahar di Balai Kota Makassar, Kamis (16/4/2026).
Fadli menegaskan status tersebut memungkinkan Pemkot Makassar memaksimalkan segala potensi mengantisipasi ancaman bencana. Pelibatannya juga bisa melibatkan perusahaan swasta hingga organisasi kemasyarakatan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi tanggap darurat bukan berarti Makassar lemah, tetapi tanggap darurat ini adalah salah satu tiket untuk bagaimana supaya antisipasi-antisipasi terhadap kekeringan ini bisa cepat diatasi," ujarnya.
Status tanggap darurat ini juga memungkinkan alokasi dana bantuan bencana bisa segera direalisasikan. Anggaran yang dimaksud bantuan tanggap darurat (BTT).
"Dana BTT ini tidak akan bisa keluar kalau tidak ditetapkan status tanggap darurat. Maka itulah kami terus memicu bagaimana supaya status tanggap darurat bisa cepat keluar," beber Fadli.
Dia melanjutkan, BPBD Makassar mempersiapkan antisipasi lebih awal agar penanganan di lapangan juga bisa lebih cepat. Pihaknya tidak ingin menunggu dampak bencana lebih besar untuk bergerak.
"Semakin lambat kita melakukan antisipasi kebencanaan, maka kemungkinan terbesar adalah proses pemulihan itu bisa berlangsung bertahun-tahun," ujar Fadli.
BPBD Makassar juga mengaku sudah menyusun masterplan dan rencana kontingensi antisipasi becanana. Selain instansi pemerintah terkait, pihaknya juga menggandeng perguruan tinggi.
"Salah satu pedoman berupa dokumen yang telah dikeluarkan oleh kerja sama dengan pihak-pihak universitas seperti Unhas dan sebagainya, sebagai antisipasi apabila ada salah satu jenis bencana yang mengancam," paparnya.
Fadli juga mengimbau agar masyarakat tidak panik menghadapi ancaman bencana kekeringan. Kendati begitu, dia mengingatkan pentingnya kewaspadaan.
"Ada satu fakta menarik dalam kebencanaan, yaitu dari 100% orang yang terdampak bencana, cuma 5% ditolong oleh petugas seperti BPBD, Damkar, Sosial, DLH, dan sebagainya, cuma 5% ditolong oleh petugas," terangnya.
"95% yang lain itu ditolong oleh siapa? Yang pertama adalah diri mereka sendiri, yang kedua adalah tetangganya, yang ketiga adalah masyarakat setempat. Artinya di sini adalah bagaimana kita membekali nantinya ini masyarakat dengan edukasi dan berikut peralatan," sambungnya.
Sebelumnya diberitakan, BPBD Makassar mengungkap ada 6 kecamatan terancam bencana kekeringan. Situasi ini berpotensi terjadi di tengah musim kemarau yang diprediksi dimulai pada Mei 2026 mendatang.
"Ada enam lokasi yang terancam untuk kekeringan panjang tahun ini di 2026. Dan salah satunya, dari enam itu adalah Tamalanrea, Biringkanaya, Manggala, Ujung Tanah, Tallo, dan Panakkukang," papar Fadli.
Fadli mengatakan, kekeringan itu bisa memicu timbulnya bencana baik kebakaran hingga krisis air bersih. Seluruh stakeholder terkait mesti bersiap dan bekerja sama untuk melakukan antisipasi.
"Seperti kita ketahui sekarang ini ada informasi dari BMKG, akan ada bencana kekeringan, yaitu di bulan Mei dan puncaknya itu bulan Oktober," imbuh Fadli.
(sar/asm)
