Dalih Lurah di Makassar Minta Bantuan Konsumsi Pemilihan RT/RW ke Pengusaha

Makassar -

Lurah Mangkura, Elvira Pakasi meminta bantuan konsumsi kepada pelaku usaha menjelang pemilihan ketua RT/RW di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Pihaknya memohon bantuan ke pengusaha karena panitia pemilihan kekurangan anggaran operasional.

Permohonan bantuan konsumsi tertuang dalam surat bernomor: 148/MKR/XI/W/2025 yang diteken Elvira Pakasi pada 28 November 2025. Dalam suratnya disebutkan pemilihan ketua RT/RW se-Kelurahan Mangkura akan digelar di Lapangan Takraw Gedung Mulo pada Rabu (3/12).

"Lurahnya hanya berkreasi mencarikan anggaran makan minum untuk petugas pengamanan nantinya di pemilihan RT/RW," ungkap Camat Ujung Pandang Andi Husni kepada detikSulsel, Minggu (30/11/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam suratnya yang beredar, Pemerintah Kelurahan Mangkura mengakui panitia pemilihan memiliki keterbatasan anggaran. Pelaku usaha diharap berpartisipasi dengan memberikan bantuan konsumsi demi kelancaran kegiatan.

"Karena memang anggaran untuk pengamanan pemilihan RT/RW tidak dianggarkan. Semua kecamatan tidak dianggarkan petugas pengamanan," beber Andi Husni.

Andi Husni menegaskan, permohonan bantuan bukan dalam bentuk uang, melainkan hanya berupa makanan dan minuman. Lurah Mangkura tidak memaksa pelaku usaha untuk berpartisipasi.

"Dikasih tidak dikasih juga tidak ada masalah karena tidak ada paksaan dari ibu lurah. Di surat permintaannya juga bisa dilihat bentuk permintaan partisipasinya," paparnya.

Surat Tidak Diedarkan Secara Luas

Andi Husni berdalih surat permohonan bantuan tersebut tidak diedarkan secara luas ke pengusaha. Menurut dia, surat itu sebenarnya berangkat dari inisiatif pelaku usaha perhotelan.

"Cuma itu hotel minta untuk pertanggungjawabannya, minta kasih surat. Nah tidak ada yang beredar itu, bisa ditanyakan katanya ke hotel-hotel, tidak ada yang beredar," paparnya.

Dia kembali menegaskan, surat tersebut hanya ditujukan kepada satu pelaku usaha saja yang berniat memberi bantuan. Pelaku usaha meminta surat dari Kelurahan Mangkura sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban administrasi.

"Itu pun satu ji, kebetulan itu pelaku usaha mau kasih kue, dia mau kasih makanan, cuma dia minta pertanggungjawaban untuk surat," imbuh Andi Husni.

11.360 Calon Ketua RT/RW Makassar

Diketahui, pemungutan suara calon ketua RT/RW di Makassar akan digelar secara serentak di 15 kecamatan pada Rabu (3/12). Sebanyak 11.360 kandidat dilaporkan mendaftar untuk memperebutkan 7.032 kursi ketua RT/RW.

Dari data Pemkot Makassar tercatat 9.191 orang di antaranya merupakan calon ketua RT, sedangkan 2.169 merupakan calon ketua RW. Sementara Ketua RT yang akan dipilih dan ditetapkan dari 15 kecamatan hanya 6.027 dan 1.005 kursi ketua RW.

"Semua proses sudah sesuai mekanisme. Karena itu, pemilihan tetap dilaksanakan pada tanggal 3 Desember tanpa ada penundaan," ujar Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Makassar, A Anshar dalam keterangannya, Jumat (28/11).

Sebelum pemungutan suara, calon ketua RT/RW melakukan kampanye selama tiga hari sejak 27-29 November. Sembari tahapan itu berjalan, Pemkot Makassar merampungkan daftar pemilih tetap (DPT) yang berhak menyalurkan suaranya.

Pemilihan langsung oleh warga dinilai sebagai ruang demokrasi sekaligus sarana memperkuat kepemimpinan di tingkat lingkungan. Pemilihan ketua RT/RW merupakan pondasi penting dalam pembangunan partisipatif.

"Ini selaras dengan arah kebijakan dan semangat Pemerintah Kota Makassar untuk menghadirkan tata kelola yang lebih responsif kepada masyarakat," tegas Anshar.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Hasanuddin (Unhas), Dr Adi Suryadi Culla mengapresiasi pemilihan ketua RT/RW yang diinisiasi Pemkot Makassar. Dia berharap sosialisasi dan edukasi yang masif terus dilakukan.

"Setiap pesta demokrasi pasti membutuhkan ongkos, selain kesiapan, masyarakat yang terlibat. Tantangannya tidak sesederhana," ujar Adi.

Dia menekankan pentingnya sistem pengawasan berkelanjutan dalam pesta demokrasi tersebut. Adi berharap pemilihan RT/RW menjadi momentum meningkatkan persatuan, bukan justru memicu perpecahan.

"Pemilihan RT/RW ini hanya sementara. Jangan sampai perbedaan pilihan memecah hubungan antar warga. Maka tetap menjaga situasi tetap aman, di lingkungan masing-masing," jelas Adi.