.webp)
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), mulai menyusun daftar mutasi pejabat eselon III dan IV. Prosesnya kini masuk tahap input di Badan Kepegawaian Negara (BKN).
"Ini sementara penginputan nama-nama. Kalau kita melaksanakan mutasi itu kan harus di-input di aplikasi dari BKN yang namanya iMut (integrated mutasi). Ini sementara teman-teman dari BKD melakukan penginputan," ujar Sekda Makassar Andi Zulkifly Nanda kepada wartawan di Balai Kota Makassar, Jumat (26/9/2025).
Zulkifly menyebut rekomendasi BKN akan keluar dalam hitungan hari setelah proses input rampung. Rekomendasi itu kemudian yang akan menjadi dasar pelantikan oleh Wali Kota Makassar Munafri 'Appi' Arifuddin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Setelah dilakukan penginputan tentu 1-2 hari ke depan akan kita terima rekomendasi dari BKN. Kalau itu dinyatakan lengkap dan benar," katanya.
"Yang jelas rekomendasi kita tunggu, rekomendasi dari BKN. Setelah itu baru kita menunggu petunjuk Pak Wali kapan akan ada pelantikan," tambahnya.
Menurutnya, usulan pengisian jabatan bersifat 1 nama untuk 1 posisi. Nama itu akan final jika disetujui BKN.
"Langsung saja. Iya (1 orang 1 jabatan)," sebutnya.
Dia menambahkan tidak ada pejabat yang akan langsung dinonjobkan dalam mutasi kali ini. Arahan wali kota adalah menghindari nonjob kecuali ada temuan atau penilaian kinerja yang buruk.
"Pak Wali untuk sementara menyampaikan bahwa jangan sampai ada nonjob," tuturnya.
Soal teknis pelantikan, Zulkifly menyebut masih menunggu arahan. Opsi pelantikan bisa dilakukan sekaligus atau bertahap.
"Ini belum kita atur, nanti kami akan laporkan ke Pak Wali, tergantung Pak Wali apakah mau dicicil saja atau mau sekaligus," terangnya.
Dia menekankan jabatan yang paling mendesak untuk segera diisi adalah yang kosong, terutama di tingkat kecamatan. Hal ini demi memastikan pelayanan publik tidak terganggu.
"Jangan sampai karena tidak ada jabatan definitif sehingga bisa jadi menghambat. Apalagi ada dana kelurahan," tuturnya.
Zulkifly menyebut proses pengisian jabatan ini memang berlangsung lama karena wali kota melakukan seleksi dengan cermat. Data rekam jejak tiap pejabat dilihat langsung melalui aplikasi BKD.
"Karena betul-betul Pak Wali melakukan seleksi secara matang. Betul-betul beliau tidak ingin salah pilih," tegasnya.
Dia menambahkan tidak menutup kemungkinan pelantikan bisa digelar dalam waktu dekat atau pada Oktober 2025 nanti. Jadwalnya tetap bergantung arahan wali kota.
"Iya, bisa jadi. Kalaupun misalnya sudah lengkap persyaratannya, kalau misalnya Pak Wali memerintahkan untuk segera melantik, tergantung teknisnya bagaimana Pak Wali juga yang kita serahkan," pungkasnya.
Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah jabatan eselon III dan IV yang akan diisi sebanyak 444 jabatan. Di antaranya adalah 8 sekretaris OPD, 16 kepala bidang di OPD, dan 1 wakil direktur di RSUD Daya.
