.webp)
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin (Appi) meminta PDAM Makassar untuk menyetop praktik rekrutmen ilegal dan manajemen yang sarat nepotisme. Sebaliknya, PDAM Makassar diminta semakin menjunjung profesionalisme.
Hal itu diungkapkan Appi dalam momen upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-101 PDAM Kota Makassar di Kantor PDAM, Senin (11/8/2025). Appi menekankan PDAM merupakan perusahaan yang sudah berusia lebih dari satu abad sehingga harus memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat tanpa diskriminasi, serta berkontribusi nyata bagi Pemerintah Kota Makassar.
"Usia 101 tahun bukanlah usia muda. PDAM harusnya setiap tahun memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan memberi sumbangsih besar bagi pemerintah kota," ujar Appi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia berharap momentum HUT ke-101 menjadi titik balik PDAM Makassar menuju era profesionalisme dan pelayanan prima bagi seluruh warga Makassar. Appi percaya hal ini dapat terwujud ke depannya.
"Kita punya visi dan pola pikir yang sama. PDAM ada untuk mengalirkan air bersih ke seluruh pelosok Makassar, tanpa pandang musim atau kondisi. Jika ini kita pegang bersama, insyaallah bisa terwujud," tuturnya.
Appi kemudian menegaskan tidak ingin PDAM Makassar terus dibayangi masalah internal seperti pegawai siluman, kebocoran air ilegal. Tak hanya itu, dia juga menyinggung praktik penempatan jabatan berdasarkan kedekatan personal.
"Kita tidak boleh lagi berhadapan dengan pegawai siluman, fraud, atau kebocoran air ilegal. Tidak boleh lagi ada jabatan karena sepupu direksi, karena orangnya wali kota, atau karena kedekatan lainnya. Profesionalisme harus jadi yang utama," katanya.
Lebih lanjut Appi meminta kepada para Plt Direksi PDAM untuk memaksimalkan sistem distribusi air dan meminimalkan kehilangan air non revenue water (NRW). Selain itu, mereka juga diminta menempatkan pegawai sesuai kapabilitas.
Ia juga mendorong adanya sistem pengkaderan dan asesmen terbuka untuk menentukan orang-orang terbaik mengisi posisi strategis. Dia mengingatkan jangan sampai pegawai 20-30 tahun menduduki posisi yang sama tanpa rotasi dan tanpa asesmen.
"Ini yang kita tidak mau terjadi. Beri kesempatan yang sama bagi semua karyawan untuk bersaing secara sehat. Kita butuh kajian ilmiah dan akademik dalam menentukan posisi, bukan like and dislike," pungkasnya.
(hmw/asm)
