Lelang Jabatan Sekda Makassar Diulang, Pendaftaran Dibuka hingga 8 April

Makassar -

Pemkot Makassar kembali membuka seleksi lelang jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar. Seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama itu sedianya sudah dilaksanakan di era Danny Pomanto menjabat namun akhirnya diulang di masa Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin.

Pengumuman seleksi lelang jabatan Sekda Makassar tertuang dalam surat nomor: 03/Pansel-JPTP/III/2025 yang diteken Ketua Pansel Muhammad Idris. Pendaftaran lelang jabatan sudah mulai dibuka sejak 25 Maret lalu.

"Kami mengundang pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi terbuka Sekretaris Daerah Kota Makassar," tulis Idris dalam pengumumannya dikutip, Rabu (26/3/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pendaftaran seleksi lelang jabatan melalui portal Badan Kepegawaian Negara (BKN). Setiap tahapan seleksi akan diumumkan lewat website tersebut termasuk di laman resmi BKPSDM Makassar.

"Pendaftaran melalui paling lambat tanggal 8 April 2025, sebelum pukul 15.00 Wita portal https://asnkarier.bkn.go.id/," tulis pengumuman tersebut.

Seleksi akan melalui beberapa tahapan mulai dari seleksi administrasi atau penelusuran rekam jejak. Selain itu ada penulisan makalah, asesmen, wawancara hingga penetapan hasil.

"Setiap tahapan seleksi akan diumumkan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar," tulis Idris dalam pengumumannya.

Sebagai informasi, Pemkot Makassar sedianya telah melaksanakan lelang jabatan Sekda Makassar di era pemerintahan Danny Pomanto. Kepala Bapenda Makassar Firman Pagarra yang lolos seleksi sempat diusul untuk dilantik sebagai Sekda Makassar namun belum jelas hingga kini.

Wali Kota Makassar Munafri Arufuddin alias Appi sejak awal menjabat sudah menggaungkan rencana untuk mengulang seleksi Sekda Makassar. Appi berdalih punya wewenang menentukan sosok pejabat sesuai kompetensi.

"(Lelang jabatan Sekda Makassar berpotensi diulang) Tergantung saya, kita yang mau pakai, kita harus cocok," ungkap Appi.

Appi juga memastikan dalam setiap proses mutasi atau pengisian jabatan yang dilakukan akan tetap sesuai aturan. Dia menegaskan proses mutasi pejabat tidak mempertimbangkan kedekatan, melainkan kompetensi pejabatnya.

"Saya berharap posisi yang sangat vital di Kota Makassar bukan ditentukan karena kedekatan kita, tapi ditentukan melalui proses mekanisme seperti asesmen dan sebagainya," jelasnya.