.webp)
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi akan melakukan mutasi pejabat lingkup Pemkot Makassar dalam waktu dekat. Appi ogah mempertahankan pejabat yang tidak bisa diajak bekerja sama mengakselerasi program unggulannya.
Rencana mutasi pejabat itu diungkap Appi usai rapat paripurna serah terima jabatan wali kota Makassar di DPRD Makassar pada Senin (3/3/2025). Appi mulanya menegaskan perombakan struktur pemerintahan harus dilakukan di awal pemerintahannya.
"Mutasi jabatan harus cepat. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan tetapi sesuai aturan yang berlaku," tegas Appi kepada wartawan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Appi mengatakan, mutasi ini diperlukan untuk mempercepat realisasi visi dan misinya. Pihaknya akan mempertimbangkan kompetensi pejabat di organisasi perangkat daerah (OPD) tertentu yang bersinggungan dengan program prioritasnya.
"Kalau yang sekarang ini ada beberapa program prioritas kita, dimana program prioritas ini ada beberapa cantolan-cantolan di dinas yang harus dikawal dengan baik," tuturnya.
Dia lantas mencontohkan 2 OPD yang terkait dengan program unggulannya. OPD tersebut seperti Dinas Pendidikan (Disdik) Makassar yang harus mengawal program seragam sekolah gratis, termasuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Makassar untuk program iuran sampah gratis.
Appi mengatakan, membutuhkan sosok pejabat yang mampu mengeksekusi program itu dengan maksimal. Dia kembali menegaskan membutuhkan pejabat yang sevisi dengan pemerintahannya.
"Kita akan lihat seperti apa, contoh di (Dinas) Lingkungan Hidup, Dinas pendidikan. Kalau begini kondisinya yah harus kita kasih orang yang bisa bekerja sama supaya ini bisa kuat di bawah," ucap Appi.
Appi juga menyinggung kekosongan jabatan Sekda Makassar yang statusnya masih diisi pejabat sementara. Posisi itu masih dijabat oleh Irwan Adnan sebagai Pj Sekda Makassar.
Pemkot Makassar sedianya telah melaksanakan lelang jabatan Sekda Makassar di era pemerintahan Danny Pomanto. Kepala Bapenda Makassar Firman Pagarra yang lolos seleksi sempat diusul untuk dilantik sebagai Sekda Makassar namun belum jelas hingga kini.
Seleksi lelang jabatan Sekda Makassar pun berpotensi diulang. Appi menegaskan rencana itu bisa saja tempuh dengan alasan dirinya memiliki keleluasaan untuk menentukan sosok pejabat yang bisa menjalankan program pemerintahan.
"(Lelang jabatan Sekda Makassar berpotensi diulang) Tergantung saya, kita yang mau pakai, kita harus cocok," ungkap Appi.
Appi memastikan proses mutasi atau pengisian jabatan akan tetap sesuai aturan. Dia menegaskan proses mutasi pejabat tidak mempertimbangkan kedekatan, melainkan kompetensi pejabatnya.
"Saya berharap posisi yang sangat vital di Kota Makassar bukan ditentukan karena kedekatan kita, tapi ditentukan melalui proses mekanisme seperti asesmen dan sebagainya," jelasnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya...
Program Unggulan Appi-Aliyah
Appi bersama pasangannya, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menggambarkan visi-misi besarnya dalam 5 tahun ke depan dalam lewat program MULIA, yaitu Makassar Unggul, Inklusif, Aman dan Berkelanjutan. Visi itu bisa dicapai lewat misi yang akan direalisasikan lewat sejumlah program unggulan.
Program unggulan itu seperti gratis seragam sekolah, gratis iuran sampah, gratis pemasangan instalasi air bersih, pembangunan stadion bertaraf internasional, MULIA Berjasa (berbagi jaminan sosial), MULIA Super Apps dan MULIA creative Hub di setiap kecamatan.
"Stadion menjadi salah satu program utama kita, mungkin satu dua hari kami akan memastikan aset milik Pemerintah Kota Makassar untuk memastikan aset itu," ujar Appi.
Appi merencanakan stadion baru itu dibangun di wilayah Untia. Pihaknya akan mengkaji lebih lanjut rencana ini yang digadang-gadang dibiayai tanpa APBD alias menggandeng investor.
"Kita sudah menjalin beberapa pembicaraan dengan pihak ketiga. Kita berharap mudah-mudahan ini tidak terbangun oleh biaya APBD. Ini bisa menjadi investasi yang inovatif yang bisa hadir di Kota Makassar," papar Appi.
Sementara terkait iuran sampah gratis, rencananya akan diterapkan setelah penetapan APBD Perubahan 2025. Program ini akan menyasar kelompok rumah tangga kategori miskin ekstrem.
"Kita mulai dari warga miskin ekstrem yang kita ukur dari penggunaan KWH (kilowatt hour) listrik mereka," kata Appi.
Program iuran sampah gratis ini akan diatur dalam peraturan wali kota (perwali) Makassar. Saat ini tarif iuran masih berlaku secara normal sampai menunggu regulasi baru terbit.
"Perwali harus ada, lalu kita menentukan siapa orang yang akan disasar, berapa banyak dan anggarannya seperti apa, ini akan kita atur dan insyaallah setelah (APBD) Perubahan ini akan jalan," pungkasnya
