.webp)
Dinas Pendidikan (Disdik) Makassar akan berkoordinasi ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk menyelesaikan polemik 1.323 siswa SMP tak terdaftar di data pokok pendidikan (dapodik). DPRD Makassar berharap ada solusi terbaik agar siswa tidak dirugikan ke depannya.
"Jadi sudah ada koordinasi dengan Disdik Makassar hari ini mereka ke kementerian untuk menghadap. Karena kejadian seperti ini ternyata bukan hanya di Makassar saja, tetapi ada di beberapa kabupaten kota lainnya," kata Ketua Komisi D DPRD Makassar Ari Ashari Ilham kepada detikSulsel, Selasa (21/1/2025).
Ari memastikan pihaknya akan mengawal kasus ini. Persoalan ini akan ditindaklanjuti selepas kunjungan koordinasi Disdik Makassar ke Kemendikdasmen.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Insyaallah akan ada solusinya, memang ada keterlambatan dari dinas pendidikan untuk melakukan koordinasi tetapi saya yakin dan percaya semua anak-anak yang sudah sekolah akan mendapatkan haknya akan terdaftar di dapodik," tuturnya.
Dia berharap persoalan ini tidak terulang karena dapat merugikan siswa. Ari menekankan agar proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) dievaluasi.
"Terkait ke depannya adapun perbaikan-perbaikan itu akan menjadi PR untuk kami di Komisi D dalam rangkan mengawasi sistem PPDB di periode mendatang," tegas Ari.
"Jangan menunggu nanti viral atau seperti apa baru dicarikan solusi. Tetapi begitu selesai PPDB kemudian jika ada ditemukan hal-hal yang dianggap menjadi masalah, itu harus segera dicarikan solusinya agar tidak berlarut-larut," sambungnya.
Sebelumnya diberitakan, sebanyak 1.323 siswa SMP terancam tidak menerima ijazah karena tidak terdaftar dapodik. Plh Kepala Disdik Makassar Nielma Palamba menuturkan, ribuan siswa itu tersebar di 16 SMP di Makassar.
"Angka detailnya itu 1.323 dari 16 sekolah. SMP semua. Ini siswa yang jalur solusi, tapi terlalu banyak diakomodir. Padahal aturannya tidak boleh. Terlalu melebihi rombongan belajar (rombel)," ucap Nielma.
Menurut Nielma, jalur solusi sejatinya dibuat untuk mengakomodir anak harus sekolah. Hanya saja, jumlahnya melebihi kapasitas yang telah ditentukan.
"Tujuannya sebenarnya untuk semua anak harus sekolah. Karena memang kapasitas SD cuma 300 lebih sementara SMP hanya 55 dan orang semua mau negeri dan yang bagus, macam-macam. Tapi di satu sisi ada berlebihan, satu sisi juga ada sekolah yang berdekatan itu yang kosong," imbuhnya.
(sar/asm)
