Hilang Kabar 11 Developer Perumahan di Makassar Berujung Ancaman Sanksi

Sebanyak 11 developer atau pengembang perumahan terancam dikenakan sanksi karena belum menyerahkan aset prasarana dan sarana utilitas (PSU) ke Pemkot Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Para pengembang itu kini dalam pencarian lantaran keberadaannya tidak diketahui.

Pencarian terhadap 11 developer itu tertuang dalam pengumuman bernomor: 648/28218/Disperkim/VIII/2024 tentang Pengembang Perumahan Tidak Diketahui Keberadaannya dan Tidak Aktif. Pengumuman itu diteken Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Makassar Mahyuddin pada 22 Agustus 2024.

"Keberadaan developer tidak diketahui. Jadi kami umumkan, (karena) sudah tidak ada kantornya, sudah tidak ditahu keberadaannya," ungkap Mahyuddin kepada detikSulsel, Sabtu (31/8/2024).

Adapun 11 pengembang itu di antaranya: Koperasi Kanwil Depag Sulsel; PT Anugerah Graha Janna; Taman Widya Graha; PT Daya Sakti; PT Bhalinda Bakti I; PT Bhalinda Bakti II; PT Yasf Ekatama; PT Mulia Sakti; Nugraha Residence; Taman Bunga II Sudiang; dan PT Bima Moriesya Anugrah.

"Itu perumahan yang developernya sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, karena mau penyerahan PSU berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2023," jelasnya.

Developer tersebut wajib menyerahkan aset PSU kepada pemerintah setelah pengembangan rampung. Aset fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang diserahkan bervariasi.

"Jalanan, taman, ada lapangan di dalam, pokoknya ada beberapa, tergantung perumahan. Apa yang menjadi PSU-nya, beda-beda. Luasannya juga beda-beda tergantung luas perumahannya," ungkap Mahyuddin.

Mahyuddin tidak merinci nominal nilai aset PSU tersebut. Namun dia berharap developer perumahan secara kooperatif menyerahkan aset itu kepada Pemkot Makassar.

"Iya, nilainya miliaran pasti. Saya tidak hafal (nilai nominal aset PSU dari 11 pengembang perumahan). Inikan bagian dari upaya penyelamatan aset," tegas Mahyuddin.

Dia melanjutkan, pengumuman terkait keberadaan developer sebagai salah satu prosedur yang dilakukan untuk penyerahan PSU. Ketika developer tidak ada kabar, maka penyerahan bisa diwakili oleh masyarakat yang berada di perumahan itu.

"Memang begitu prosedurnya, itu berdasarkan dari perumahan yang ada sekarang. Kan ada proses berdasarkan Perda Nomor 1 tahun 2023 itu masyarakat boleh menyerahkan," paparnya.

Langkah itu akan dilakukan setelah 11 developer perumahan tersebut melewati batas waktu yang diberikan. Pengembang diberikan waktu 30 hari sejak Disperkim Makassar menerbitkan pengumuman.

"Kalau setelah 30 hari diumumkan itu tidak ada yang keberatan, otomatis kita proses untuk penyerahannya. Kami proses sertifikatnya di BPN untuk diserahkan ke pemerintah," imbuh Mahyuddin.

Ancaman Sanksi ke Developer Bandel

Anggota Komisi C DPRD Makassar Andi Suharmika memperingatkan ancaman sanksi yang bisa dikenakan kepada 11 pengembang perumahan tersebut. Hukuman itu diberikan jika pengembang tidak taat pada aturan pemerintah.

"Tentunya semua mekanisme aturan sudah diatur dalam perda terkait penyerahan PSU. Bilamana perumahan tidak kooperatif dalam melakukan itu tentu ada sanksi-sanksi yang harus diterima developer," kata Suharmika.

Suharmika mengatakan, ancaman sanksi itu mengacu dalam Perda Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan PSU Perumahan. Ancaman sanksi terberat adalah pencabutan izin usaha.

"Bisa saja pencabutan izin dari pembangunan daripada developer tersebut. Banyak hal bisa dilakukan selama itu kaitannya sesuai dengan undang-undang dan perda atau regulasi yang ada," tegasnya.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya...