.webp)
Wakajati Sulawesi Selatan (Sulsel) Teuku Rahman memimpin pelaksanaan upacara peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Pada kesempatan itu, Teuku menyampaikan instruksi Jaksa Agung, salah satunya netral dalam menghadapi pilkada.
Upacara ini dilaksanakan di Halaman Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Makassar, Sabtu (17/8/2024). Teuku Rahman bertindak sebagai inspektur upacara dan yang bertindak sebagai komandan upacara yaitu Kasi Penyidikan, Hari Surachman.
Teuku Rahman membacakan amanat Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin yang mengingatkan peran para jajaran dalam pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada November mendatang. Burhanuddin menekankan kepada seluruh jajaran agar tidak berpihak, bersikap netral.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ingat!!! Kita harus netral, tidak boleh terpengaruh oleh tekanan politik, atau menjadi alat kekuasaan bagi pihak mana pun. Tugas kita adalah menjaga agar proses demokrasi ini berjalan dengan jujur, adil, dan transparan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," ujar Teuku Rahman saat membacakan amanat Jaksa Agung.
Burhanuddin juga menegaskan bahwa Kejaksaan tidak hanya sebagai penegak hukum, melainkan juga turut berperan menjaga ketertiban dan ketenteraman umum. Maka, perlu kesiapan untuk mengambil tindakan preventif dan represif untuk mencegah terjadinya konflik yang dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional.
"Sebagai lembaga yang memiliki salah satu fungsi pelayanan publik, saya berpesan agar kita semua tidak alergi terhadap kritikan, keluhan, maupun aspirasi masyarakat. Sebaliknya, kita harus selalu peka terhadap kebutuhan masyarakat dan menjadikan semua itu sebagai masukan yang konstruktif demi kemajuan Kejaksaan," ujarnya.
Sementara itu, Burhanuddin juga mengingatkan untuk mengingat perjuangan dan tekad para pahlawan dengan merenungkan dan mensyukuri kemerdekaan ini. Ia juga menyampaikan jika saat ini Indonesia menghadapi dua momen besar.
"Saat ini, dua momen besar sedang dijalani oleh bangsa Indonesia yaitu masa transisi untuk perpindahan ibukota baru dan pergantian kepemimpinan. Kedua hal tersebut dilaksanakan guna mewujudkan Indonesia Emas 2045," terangnya.
(hmw/hmw)
