.webp)
Ketua DPD II Golkar Makassar Munafri Arifuddin alias Appi kian gencar mengejar rekomendasi Demokrat untuk maju di Pilwalkot Makassar 2024, setelah tak diberi surat tugas. Appi bahkan sowan ke Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), untuk membuka peluang rekomendasi.
Appi saat ini memiliki modal 6 kursi dari Golkar untuk maju di Pilwalkot Makassar. Jika berhasil mendapat rekomendasi Demorkat, maka akan bertambah 3 kursi lagi. Shingga, Appi hanya perlu menambah 1 kursi lagi agar bisa mendapatkan tiket bertarung.
Appi pun mengaku terus menjalin komunikasi hingga bertemu langsung dengan sejumlah petinggi Demokrat. Dia mengungkapkan dirinya telah bertemu dengan SBY dan AHY, serta sejumlah pengurus DPP Demokrat di Surabaya, Sabtu (7/7).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelum menemui SBY dan AHY, dia terlebih dahulu bertemu dengan Sekretaris Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Andi Alfian Mallarangeng dan Wakil Ketua Bappilu Andi Arief.
"Saya kemarin ketemu di Surabaya, di acara nonton voli. Saya ketemu dulu siangnya ketemu sama Andi Arief sama Andi Alfian, kita ngobrol lalu pergi ke acara pertandingan voli di Surabaya di sana ketemu dengan SBY dengan ketua umum Pak AHY dengan beberapa petinggi demokrat," ujar Appi kepada wartawan, Senin (8/7/2024).
Dia tak menampik pertemuannya dengan sejumlah petinggi Demokrat itu untuk melobi agar bisa kembali diusung di Pilwalkot Makassar. Sebab pada Pilwalkot sebelumnya, Demokrat menjadi salah satu partai pengusungnya.
"Pada dasarnya karena Pilwalkot lalu kita sama-sama sehingga tidak ada salahnya kalau kita sama-sama lagi. Walau pun kalau dengan Demokrat saja tentu belum cukup untuk mengusung," terang Appi.
Respons Demokrat Sulsel
DPD Demokrat Sulsel kemudian merespons manuver Appi yang menemui SBY dan AHY, untuk melobi rekomendasi di Pilwalkot Makassar. Demokrat Sulsel menilai itu bagian dari usaha membangun komunikasi dengan DPP Demokrat.
"Dia datang menonton dan kebetulan ada Pak SBY dan AHY. Saya pikir itu biasa, sebagai kandidat namanya juga usaha," kata Ketua DPD Demokrat Sulsel Ni'matullah alias Ulla kepada detikSulsel, Selasa (9/7).
Ulla menyampaikan, Appi telah bertemu dengannya sebelum pertemuan dengan SBY dan AHY. Dalam pertemuan itu, Ulla mengaku menjelaskan mengapa Demokrat tak memberikannya surat tugas di Pilwalkot Makassar.
"Sudah (komunikasi), malah dia ke kantor 3 hari lalu, saya kan juga sampaikan ke beliau, politik kuncinya komunikasi. Agak susah kan kalau tidak ada komunikasi. Tidak mesti ketemu, bisa lewat telepon, WA, kan, biasa saja urusan begini," ungkap Ulla.
Dia lantas menjelaskan bahwa pengusulan Demokrat untuk Pilkada Serentak 2024 dilakukan secara berjenjang. Ulla memastikan kandidat yang bermanuver langsung ke DPP tanpa sepengetahuannya akan berakhir sia-sia.
"Sebulan yang lalu keluar edaran Sekjen Demokrat tentang pengusungan Pilkada artinya tidak akan ada pengurusan apa pun di DPP tanpa melalui ketua DPD," ungkapnya.
"Jadi Pak Sekjen bilang lewat zoom waktu kita rapat, tidak ada surat tugas maupun rekomendasi B1.KWK kalau tidak ada lampiran usulan ketua DPD. Sudah digaransi, bahkan AHY juga bilang tidak akan tanda tangan kalau tidak ada lampirannya, bahwa benar itu diusulkan oleh DPD," tambah Ulla.
Selengkapnya di halaman selanjutnya.
Demokrat Sulsel Masih Buka Peluang
Kendati demikian, Ulla mengaku Demokrat masih membuka peluang bagi para pendaftar yang telah mengikuti tahapan penjaringan di DPC dan DPD Demokrat Sulsel. Namun dia menyebut mesti tetap menunggu hasil evaluasi terhadap surat tugas yang diberikan ke Ketua DPC Demokrat Makassar Adi Rasyid Ali (ARA) dan mantan birokrat Abdul Rahman Bando.
"Iya (masih terbuka peluang), toh figur lain mendaftar, ikut fit and proper test. Semua masih terbuka peluangnya, tapi pasti saya prioritaskan penerima surat tugas. Di surat tugas yang diberikan itu ada 3 parameter. Nah sampai pada jangka waktunya, kita akan evaluasi," ujarnya.
Ulla mengatakan surat tugas itu akan dievaluasi dalam waktu dekat. ARA dan Rahman Bando dalam surat itu ditugaskan mencari partai koalisi, pasangan, dan menaikkan elektabilitasnya.
"Jadi berpeluang semua, kalau 2 yang kami kasih surat tugas ini tidak bisa memenuhi yang kita tugaskan. Itu, kan, namanya surat tugas ada jangka waktunya. Kalau sampai jangka waktunya kita evaluasi," bebernya.
Diketahui, ada 8 figur yang ikut penjaringan calon wali kota di Demokrat. Namun, hanya 2 orang yang menerima surat tugas yakni ARA dan Rahman Bando.
Sementara figur lain yang ikut penjaringan di Demokrat adalah Ketua DPD Golkar Makassar Munafri Arifuddin (Appi), Ketua TP PKK Kota Makassar Indira Jusuf Ismail dan mantan Bupati Sinjai Andi Seto Gadhista Asapa, Ketua PKS Sulsel Mari Arsyid, Ketua KONI Makassar Ahamad Susanto, dan Wakil Ketua Gerindra Sulsel Najmuddin. Mereka tidak mendapat surat tugas karena dianggap kurang komunikasi dengan partai.
"Itu soal komunikasi. Di Makassar misalnya sampai 4 sebenarnya bisa kita berikan, kembali lagi soal komunikasi. Bahwa lagi-lagi ini soal teknis (pertimbangannya), saya kan sudah bilang, seperti di Sidrap bisa mengerucut tiga, Makassar mengerucut 4," kata Ulla, Senin (1/7).
