.webp)
Sekelompok massa menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan (Sulsel). Aksi unjuk rasa tersebut menyebabkan arus lalu lintas di Jalan AP Pettarani Kota Makassar mengalami kemacetan.
Pantauan detikSulsel di lokasi, Senin (12/2/2024) pukul 15.15 Wita, kendaraan mulai terhambat dari depan MAN 2 Makassar hingga kantor KPU Sulsel. Massa yang tergabung dari Aliansi Kesatuan Rakyat Indonesia Menggugat menutup satu lajur jalan tepat di Kantor KPU Sulsel dengan menggunakan mobil komando sambil berorasi.
Sementara kendaraan antre satu per satu melintas di depan Kantor KPU Sulsel. Tampak petugas kepolisian berusaha mengatur lalu lintas agar pengendara dapat melanjutkan perjalanan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pengendara ramai-ramai membunyikan klakson kendaraannya. Beberapa pengendara motor juga berusaha menyalip mobil yang menyebabkan arus lalu lintas makin tersendat.
 Demo di depan kantor KPU Sulsel. Foto: Demo di depan kantor KPU Sulsel. (Sahrul Alim/detikSulsel) |
Sementara di lajur arah Jalan AP Pettarani menuju Jalan Sultan Alauddin lalu lintas terpantau normal. Tak ada kepadatan berarti di ruas sebelah jalan di bawah jalan layang AP Pettarani tersebut. Hingga pukul 16.00 Wita, kemacetan masih terjadi.
"Jadi aksi kami dari aliansi kesatuan rakyat menggugat di depan KPU Provinsi Sulsel itu. Hanya ingin mengultimatum KPU itu sendiri harus bersikap netral dalam pesta demokrasi 2024," kata korlap aksi demo, Jimmy Corley di lokasi, Senin (12/2).
Pihaknya menuding KPU tidak maksimal bekerja. Hal ini setelah Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari terbukti melanggar kode etik.
Akan tetapi kita yang ada di kota Makassar kemudian ingin mengultimatum KPU itu sendiri agar kemudian harus bersikap netral dalam pesta demokrasi 2024 ini.
"Akan tetapi kita yang ada di kota Makassar kemudian ingin mengultimatum KPU itu sendiri agar kemudian harus bersikap netral dalam pesta demokrasi 2024 ini," tegasnya.
Massa juga menuntut agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) netral dalam Pemilu 2024. Dia menegaskan agar kepala daerah harus menjaga sikap.
"Sebagai kepala negara seharusnya dia fokus berbicara tentang bagaimana kepentingan rakyat di Indonesia," imbuhnya.
(sar/sar)
