.webp)
Pimpinan Daerah (PD) Nasyiatul Aisyiyah Kota Makassar periode 2022/2026 resmi dilantik. Organisasi otonom Muhammadiyah ini membawa semangat perempuan muda bergerak, kolaborasi memajukan peradaban.
Pelantikan tersebut berlangsung di Baruga Anging Mammiri pada Kamis (8/2). 51 pimpinan siap berkolaborasi dalam mensukseskan visi dan misi Nasyiatul Aisyiyah ke depannya.
"Perempuan muda bergerak, kolaborasi memajukan peradaban dimaknai sebagai bekerja sama, bergerak bersama, menjadi satu kesatuan dalam Nasyiah," ujar Ketua PD Nasyiatul Aisyiyah Makassar Nur Iffah Salmi Akbar dalam keterangannya, Kamis (8/2/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Iffa menuturkan para perempuan muda yang ada di Nasyiah siap berkontribusi pada pergerakan perempuan di Kota Makassar. Hal ini guna mendorong perempuan yang berdaya.
"Dapat berkolaborasi dari berbagai lembaga di Kota Makassar seperti pemerintah kota, organisasi kepemudaan untuk mewadahi pergerakan perempuan sebagai perempuan yang berkemajuan," harapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Sulfiani Karim mengungkapkan permasalahan perempuan yang terjadi di Makassar sangatlah kompleks. Angka kekerasan fisik dan verbal terus meningkat.
"Permasalahan perempuan itu sangatlah kompleks bukan hanya terkait kekerasan pada perempuan ketika menikah sebelum menikah juga sudah marak dilakukan, tingkat perceraian yang meningkat, kasus pelecehan juga bertambah," ungkapnya.
Sulfiani berharap kehadiran Nasyiatul Aisyiyah di tengah masyarakat dapat membawa dampak yang positif. Sehingga dapat membantu pemerintah mengurai permasalahan yang terjadi saat ini.
"Oleh karena itu harapan adanya Nasyiatul Aisyiyah yang hari ini dilantik dapat berkolaborasi untuk menuntaskan permasalahan-permasalahan perempuan yang ada di Kota Makassar," pungkasnya.
Untuk diketahui, Nasyiatul Aisyiyah Makassar memiliki beberapa departemen yakni departemen dakwah, departemen organisasi, departemen kesehatan dan lingkungan. Kemudian departemen kader, departemen pendidikan dan penelitian, departemen advokasi sosial dan kebijakan publik, departemen pustaka informasi dan teknologi digital, serta departemen ekonomi dan kewirausahaan.
(ata/ata)
