.webp)
Oknum aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Majene, Sulawesi Barat (Sulbar) bernama Imran diduga menipu empat warga sebesar Rp 540 juta dengan modus iming-iming pemberian proyek revitalisasi sekolah. Imran dilaporkan ke Bupati Majene usai proyek yang dijanjikan Imran tidak kunjung terealisasi.
Kasus ini mencuat setelah rekan Imran bernama Laode Ilham mengaku kerap didatangi hingga diancam oleh empat warga yang telah menyetorkan uangnya. Keempat korban mendesak Ilham ikut bertanggung jawab lantaran menjadi perantara Imran mencari uang.
"Imran sudah hilang kontak sejak bulan Mei 2026," ujar Ilham kepada wartawan di Mamuju, Selasa (27/10/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ilham menceritakan perkara ini berawal saat dirinya diminta Imran mencari orang yang mau terlibat dalam proyek revitalisasi sekolah pada awal tahun 2025. Ilham kemudian mendapati empat warga yang menginginkan proyek tersebut.
Empat warga itu selanjutnya menjalin komunikasi dengan Imran, termasuk melakukan transfer uang langsung ke rekening milik Imran. Total uang yang dikirim lebih kurang Rp 540 juta.
"Saya hanya menjembatani atas perintah Imran, ada bukti transfernya (uangnya korban ke Imran saya pegang), sekitar Rp 540 juta," terang Ilham.
Ilham mengaku berani membantu karena Imran merupakan ASN serta dekat dengan Bupati Majene. Imran juga kerap membawa-bawa nama Bupati Majene saat bertemu dengan korban.
"Ya pokoknya selalu disebut Imran (nama) Pak Bupati sama Sekda. Dia bilang Imran (total uang) 20 persen semua ini, (dibagi) 6 persen ke Pak Bupati, 7 persen ke Kementerian, 13 persen ke pengurus (proyek)," bebernya.
Ilham mengaku kesal lantaran dirinya yang tidak pernah menerima uang malah diancam oleh empat korban. Dia pun telah mendatangi Polda Sulbar dan berencana melayangkan laporan pengancaman tersebut.
"Karena saya yang jembatani jadi saya disuruh kasih kembali itu uang, padahal saya tidak terima uang, karena mereka (korban) langsung komunikasi sama Imran. Saya tadi ke Polda dan baru konsultasi (soal buat laporan pengancaman)," sebutnya.
Di sisi lain, Ilham juga telah menemui Bupati Majene, Andi Syukri Tammalele untuk melaporkan Imran. Termasuk menemui Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Majene untuk mencari tahu proyek revitalisasi sekolah.
"Pernah saya sampaikan (ke Pak Bupati), pak Bupati bilang saya tidak tahu (soal tindakan Imran meminta uang proyek). Kalau Pak Kadis (Pendidikan) dia bilang pakai lelang murni (proyek revitalisasi sekolah), kepala sekolah yang laksanakan," jelasnya.
Lebih jauh, Ilham menambahkan warga yang menjadi korban penipuan Imran juga berencana melapor ke polisi. Apalagi Imran hingga kini tidak diketahui keberadaannya, serta nomor ponselnya sudah tidak aktif.
"Katanya mau melapor juga (korban penipuan Imran) dua hari lagi ini," imbuhnya.
Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Majene, Fatmawaty membenarkan Imran merupakan ASN Pemkab Majene. Imran sebelumnya berdinas di Perkim Majene sebelum dimutasi ke Mess Pemda Majene di Jakarta.
Sejauh ini, BPKSDM belum melakukan tindakan dan pemanggilan terhadap Imran. Hal itu karena Bapenda Majene yang membawahi Mess Pemda di Jakarta belum membuat laporan resmi terkait polemik yang menjerat Imran.
"Saya belum ada tindakan karena seharusnya itu di Bapenda, Bapenda kan yang punya ranah itu mess, harusnya pihak mess berkoordinasi dengan pihak Bapenda karena mess Jakarta di bawah naungan Bapenda," kata Fatmawaty.
Pihaknya kini menunggu laporan resmi dari Bapenda sebelum melakukan pemanggilan terhadap Imran. Ia juga menerima informasi jika Imran tidak pernah berkantor sejak dipindahtugaskan ke mess Pemda di Jakarta.
"Karena setelah dicek katanya itu Imran tidak pernah ke mess, iya (tidak pernah berkantor), jadi harusnya Bapenda melapor ada ASN seperti ini, jadi harus ada laporan dari OPD bersangkutan," bebernya.
Di sisi lain, pihaknya juga menemui kendala lantaran keberadaan Imran tidak diketahui. Termasuk nomor ponselnya tidak aktif.
"Kami di BKPSDM tidak bisa serta merta bergerak, kalau mengirimkan surat juga kalau tidak ada laporan dari atasan langsungnya. Kami ada kendala, alamatnya itu kita tidak tahu, di mana ini surat mau dikirimkan," pungkasnya.
