.webp)
Komnas HAM mengungkap tiga aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Jayawijaya, Papua Pegunungan, gugur ditembak usai dituduh agen intelijen. Pelaku penembakan merupakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) alias kelompok sipil bersenjata (KSB) Kodap III Ndugama.
"Mencermati adanya pernyataan KSB Kodap III Ndugama yang mengklaim bertanggung jawab atas peristiwa tersebut serta menyatakan bahwa ketiga korban diduga merupakan bagian dari kegiatan intelijen," kata Ketua Komnas HAM Anis Hidayah dalam keterangannya, Selasa (15/9/2026).
Anis menegaskan, status seorang ASN atau pegawai pemerintah tidak sendirinya menghilangkan statusnya sebagai warga sipil. Ketiga korban juga berhak mendapat perlindungan tanpa memandang status profesi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Setiap tuduhan mengenai keterlibatan seseorang dalam aktivitas keamanan atau intelijen harus didasarkan pada fakta yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat menjadi pembenaran untuk merampas nyawa seseorang yang tidak sedang melakukan kekerasan atau mengambil bagian dalam tindakan permusuhan," paparnya.
Informasi yang dihimpun Komnas HAM, ketiga korban merupakan bagian dari rombongan Dinas Pertanian Jayawijaya yang sedang melaksanakan perjalanan kedinasan. Ketiganya ditembak sepulang dari melaksanakan agenda pemerintah.
"Dalam perjalanan, rombongan diadang oleh kelompok bersenjata. Sejumlah penumpang kemudian dipisahkan, sementara tiga pegawai Dinas Pertanian menjadi korban penembakan dan meninggal dunia," ungkap Anis.
Komnas HAM pun meminta aparat penegak hukum mengusut informasi mengenai adanya pemisahan penumpang berdasarkan identitas atau asal-usul sebelum terjadinya penembakan. KSB atau KKB turut didesak menghentikan segala bentuk kekerasan.
"Komnas HAM juga meminta kepolisian, khususnya Polda Papua melakukan penyelidikan secara efektif, profesional, transparan, dan akuntabel untuk mengungkap pelaku serta pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut," tegasnya.
Anis melanjutkan, aparat negara harus memastikan keselamatan masyarakat dalam setiap langkah penegakan hukum dan pengamanan. Hal ini untuk menghindari penggunaan kekuatan yang tidak diperlukan atau tidak proporsional, serta mencegah timbulnya korban sipil.
"Komnas HAM menegaskan bahwa perlindungan warga sipil harus ditempatkan di atas kepentingan dan tujuan politik pihak mana pun. Tidak ada tujuan politik, keamanan, ataupun tuduhan keberpihakan yang dapat menjadi pembenaran untuk melakukan kekerasan dan merampas nyawa warga sipil," imbuhnya.
Diketahui, penembakan tersebut terjadi di jalanan Distrik Muliama, Rabu (9/9) sekitar pukul 15.53 WIT. Ketiga korban masing-masing bernama Aprida Rapi' (49), Albinus Mehan (35), dan Wili Mbuik (24).
Korban dan rekannya dari Dinas Pertanian awalnya memberikan bantuan ternak anak babi, pengecekan lahan cetak sawah dan penyuluhan peternakan di Distrik Muliama. Sepulang dari kegiatan itu, rombongan diadang KKB hingga tiga korban di antaranya ditembak.
