.webp)
Satgas Operasi Damai Cartenz melaporkan sejumlah wilayah di Papua berada dalam tingkat kerawanan yang tinggi akibat teror kelompok kriminal bersenjata (KKB). Kelompok separatis ini diakui masih sulit diberantas karena aparat penegak hukum terkendala medan geografis di Papua yang berat.
Kepala Operasi Damai Cartenz Brigjen Faizal Ramadhani mengatakan, aparat penegak hukum tetap disiagakan mengantisipasi gangguan keamanan dari KKB. Personel sudah disebar ke sejumlah wilayah yang dinilai menjadi basis KKB.
"Sampai saat ini situasi di Papua masih dalam kondisi kondusif. Memang ada dinamika dan kerawanan, tetapi seluruhnya masih dalam kendali kami," kata Faizal dalam keterangannya, Kamis (17/7/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dirangkum detikcom hingga Sabtu (19/7), berikut 5 fakta terkini terkait aktivitas KKB di Papua hingga tantangan aparat penegak hukum dalam memberantas kelompok separatis tersebut:
1. KKB Gencar Rekrut Milenial Jadi Anggota
Faizal mengungkap maraknya keterlibatan pemuda dan kaum milenial menjadi anggota KKB. Hal ini terungkap dari hasil pemetaan aktivitas KKB yang tersebar di 14 kabupaten wilayah Papua di mana 11 kabupaten di antaranya masuk dalam wilayah operasi aktif Satgas Operasi Damai Cartenz.
"Dari jumlah tersebut, 5 kabupaten teridentifikasi memiliki intensitas gangguan keamanan yang tinggi, terutama karena dominasi anggota KKB yang berasal dari kalangan anak muda dan milenial," beber Faizal.
Adapun 5 kabupaten di Papua yang menjadi fokus utama operasi, yakni Jayapura, Mimika, Deiyai, Dogiyai, dan Yahukimo. Faizal melanjutkan, KKB merekrut pemuda dan milenial dengan berbagai alasan, salah satunya dengan memanfaatkan isu minimnya lapangan kerja.
"Tidak hanya karena ideologi Papua merdeka, tetapi juga karena faktor lain, seperti minimnya lapangan kerja, kesenjangan pembangunan, dan keterbatasan akses terhadap kesejahteraan," ungkapnya.
2. KKB Beli Senpi dari Papua Nugini-Filipina
KKB dalam melancarkan aksi kejahatannya dilengkapi dengan senjata api (senpi). Faizal mengungkapkan, senjata api tersebut diperoleh dari tiga sumber utama, yakni pembelian dari dalam dan luar negeri, hasil perampasan, serta distribusi dari jaringan gelap lokal.
"Bahkan, kelompok tersebut diketahui menjalin koneksi dengan penyelundup dari Filipina dan Papua Nugini," ujar Faizal.
Faizal menuturkan, pihaknya tiap tahun mengungkap jaringan penyalur senjata untuk KKB di Papua. Aparat berupaya memutus distribusi senpi ilegal dengan mengawasi jaringan lintas wilayah hingga ke Sulawesi Utara dan kawasan perbatasan internasional.
"Pada Maret lalu kami tangkap pelaku yang menguasai 12 pucuk senjata api dan hampir 4.000 butir amunisi. Mereka membeli, menyelundupkan, bahkan memanfaatkan celah di perbatasan dan jalur laut," jelasnya.
3. Sumber Dana KKB dari Hasil Palak Kades
Faizal membeberkan, KKB memperoleh dana dari berbagai sumber untuk mendukung aksi kejahatannya. KKB mendapatkan dana dari sejumlah aksi kriminal dan penyalahgunaan dana desa.
"Ada indikasi mereka memaksa kepala desa maupun kepala distrik untuk menyerahkan sejumlah uang," beber Faizal.
Sumber dana KKB diketahui dari sejumlah kasus yang diungkap aparat penegak hukum. Dana yang didapatkan digunakan untuk membeli senjata dan membiayai operasional kelompoknya.
"Kami sudah melakukan penangkapan terhadap beberapa kepala desa dan kepala distrik yang terbukti menyerahkan dana kepada kelompok ini," terangnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya...
4. Kendala Pemberantasan KKB di Papua
KKB di Papua diakui masih sulit diberantas karena tantangan medan geografis di Papua yang berat. Faizal mengakui wilayah Papua yang luas, akses terbatas, serta minimnya infrastruktur, memperlambat pergerakan dan jangkauan operasi aparat.
"Wilayah Papua itu 2-4 kali lipat lebih besar dari Pulau Jawa. Infrastruktur minim, cuaca ekstrem, dan tantangan logistik memperberat semua proses," ungkap Faizal.
Faizal menilai penyelesaian konflik Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan perubahan paradigma. Operasi keamanan bukan satu-satunya jalan, tetapi juga perlu penanganan sosial, ekonomi, dan ideologis secara serempak.
"Permasalahannya bukan cuma senjata. Ada ketimpangan, ada keterbatasan, ada luka sejarah. Maka penyelesaiannya harus berbasis paradigma yang baru dan komprehensif, tidak bisa parsial," jelasnya.
5. Penyelesaian Konflik Papua Butuh Kerja Sama
Faizal menegaskan, penanganan konflik dan keamanan di Papua butuh kerja sama. Situasi gangguan keamanan di Papua tidak bisa hanya dibebankan kepada institusi Polri maupun TNI.
"Polri tidak mungkin berdiri sendiri. Penanganan Papua harus menjadi kerja kolektif seluruh stakeholder," imbuh Faizal.
Menurut Faizal, konflik di Papua adalah bagian dari kebijakan nasional yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Hal ini menyangkut pendekatan keamanan, sosial, ekonomi, dan pembangunan
"Sebab menjaga Papua tetap damai dan sejahtera adalah tanggung jawab kita semua," pungkas Faizal.
Simak Video "Video: Bupati Purwakarta Upayakan Pemulangan Jenazah Korban Penembakan KKB"
[Gambas:Video 20detik]
(sar/sar)
